RABU , 13 DESEMBER 2017

Kepala OPD Pemprov Pelesiran ke Luar Negeri

Reporter:

Alief - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Selasa , 28 November 2017 11:42
Kepala OPD Pemprov Pelesiran ke Luar Negeri

Ilustrasi.

– Abaikan Rapat Pembahasan RAPBD 2018

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel, lebih memilih pelesiran ke luar negeri, ketimbang menghadiri Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Gedung DPRD Sulsel. Akibatnya, rapat harus ditunda untuk kesekian kalinya.

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Rahmi, mengaku berang terhadap kepala OPD BPSDM yang diundang untuk menghadiri rapat, tapi malah pelesiran ke Australia bersama dengan Gubernur Sulsel. Padahal, rapat pembahasan APBD 2018 ini adalah agenda yang sangat penting.

“OPD BPSDM dan Biro Pemerintahan dipending lagi pemirsa. Kepala OPDnya tidak hadir karena ke Australia, yang mewakilipun tidak membawa RKA lengkap. Wowww…hebat!!. Sudah tahu ada jadwal proses pembahasan APBD, kenapa ikut Gubernur ke Australia,” ucap Sri Rahmi kesal, Senin (27/11) kemarin.

Menurutnya, OPD terkait yang belum menyelesaikan rapat penyerasian RAPBD di DPRD menyampaikan kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL), sehingga sebelum berangkat dia bisa menyelesaikan laporannya.

“Jika Pak Gubernur tidak tahu jadwal pembahasan atau mendapatkan laporan “beresmi bos” dari OPDnya, harusnya para kepala OPD itu inisiatif sendiri untuk tidak ikut jika proses ini dianggap serius. Bagaimana mungkin kami membahas anggaran, sementara pengambil kebijakannya tidak hadir,” terangnya.

Hal yang membuat Sri Rahmi merasa miris dengan ketidakhadiran OPDnya, jika gubernur mengetahui ada rapat di DPRD namun tetap mengajak untuk berangkat ke luar negeri. Hal itu menurut Sri Rahmi, proses pembahasan terburuk sepanjang politisi perempuan ini menjabat sebagai legislator. Padahal selama ini, Gubernur Sulsel sendiri yang selalu menyampaikan ke OPD-nya bahwa saat pembahasan RAPBD harus stay di Makassar.

“Lebih fatal lagi jika Pak Gubernur tahu jadwal pembahasan RAPBD dan tetap mengajak OPDnya. Ini berarti Pak Gubernur tidak serius dan menyepelekan proses ini. Padahal ini adalah akhir masa jabatan beliau. Sayang sekali diakhiri dengan kondisi seperti ini,” sesalnya.

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Syahruddin Alrif. Ia mengatakan, pembahasan tingkat komisi sangat penting. Karena di sini diatur semua masalah teknis masing-masing OPD terkait.

“Rapat sudah tidak main-main. Kalau Kepala OPD hanya mengirimkan staf, mereka kadang tidak mengerti kalau ditanya balik. Makanya, saya usulkan rapat ditunda dulu,” ungkapnya.

Kritikan pedas juga disampaikan Direktur Kopel Indonesia, Musaddaq. Ia menilai, pelesiran ke luar negeri bagi Kepala OPD menunjukkan rendahnya komitmen dan integritas sebagai pejabat. Mestinya di saat injury time pembahasan APBD, semua Kepala OPD termasuk gubernur menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar negeri.

“Perilaku ini juga bentuk pemborosan anggaran di akhir tahun anggaran bagi pejabat daerah,” kata Musaddaq.

Ia mengingatkan, berdasarkan pasal 2 ayat 4 Permendagri 29 tahun 2016 tentang pedoman perjalanan dinas bagi kepala daerah dan pejabat daerah, bahwa perjalanan dinas luar negeri dilakukan sangat selektif dan kepentingan sangat tinggi, serta prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan luar negeri.

Sementara, Asisten III Bidang Administrasi Pemprov Sulsel, Ruslan Abu, mengakui, yang hadir dalam rapat tersebut hanya staf biasa. Baik dari BPKD dan Bappeda.

“Kapasitas jabatan dipertaruhkan disini. Sebab jawaban gubernur yang dibawa ke sini. Harus betul-betul berdasarkan aturan dan menguasai betul struktur anggaran,” kata Ruslan Abu.

Adapun Kepala OPD yang ikut ke Australia, antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Arwien Aziz, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jufri Rahman, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Malik Faisal, Kepala Dinas Kehutanan Muh Tamzil, Kepala Biro Pembangunan Jumras, Kepala Dinas Kesehatan Rachmat Latief, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, Amin Yakub.

Selanjutnya, Kepala Balitbangda Iqbal Suhaeb, Kepala Dinas ESDM Gunawan Palaguna, Kepala Dinas Peternakan Abdul Aziz, Kepala Dinas PMD-PTSP AM Yamin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Fitriani, Kepala Badan Pengembangan SDM Imran Jauzi, Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala, Direktur RSUD Haji Haris Nammawi, dan Plt Kepala Biro Umum Muh Hatta. (*)


div>