MINGGU , 27 MEI 2018

Kepala ULP KPU Sulsel Sebut Tender Logistik Pilkada Sesuai Prosedur

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Lukman

Selasa , 27 Februari 2018 22:40
Kepala ULP KPU Sulsel Sebut Tender Logistik Pilkada Sesuai Prosedur

Kantor KPU Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Direktur Eksekutif Center Information Publik (CIP), Zulfiadi Muis, yang mendesak KPU untuk melakukan evaluasi ulang terhadap keikutsertaan CV Adi Perkasa dalam lelang pengadaan, pencetakan alat peraga Pilkada dan kertas suara.

CIP menuding KPU Sulsel tidak seharusnya meloloskan CV Adi Perkasa dalam proses tender pengadaan barang cetakan dan pengadaan kertas suara di KPU, lantaran perusahaan tersebut pernah diperiksa oleh Kejati Sulsel dengan dugaan penyelewengan dan rekayasa tender pengadaan logistik di Pilgub Sulsel 2013 lalu.

Kepala Unit Layanan Pengadaan KPU Sulsel A Anwar Thahir, menyampaikan bahwa apa yang dibeberkan oleh CIP sangat tidak berdasar. Ia menjelaskan KPU melalui pokja ULP dalam melakukan pelelangan dan menetapkan pemenang, khususnya untuk pengadaan alat peraga kampanye (APK) dan surat suara baik itu di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, didamping oleh Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulsel.

“Semua tahapan dari proses lelang pengadaan itu kita libatkan TP4D dari Kejaksaan Tinggi bahkan dari Krimsus Polda Sulsel juga kita libatkan. Jadi mulai dari menyusun rencana pengadaan, tahapan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian menyusun dokumen pengadaan hingga mengumumkannya di LPSE kita didampingi,” ungkap Anwar, saat ditemui di KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani, Selasa (27/2).

Dengan demikian, lanjutnya, semua tahapan terkait lelang dan pengadaan logistik di Pilkada 2013 lalu mustahil jika disebut menyalahi prosedur. Sebab dengan hadirnya TP4D dan Polda dalam setiap prosesnya maka bila ada kesalahan tentu akan langsung mendapat teguran.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Nono ini mengakui jika tender pengadaan logistik di Pilkada 2013 lalu itu memang sempat diperiksa oleh pihak Kejati. Namun karena semua tahapan yang dijalankan sudah sesuai prosedur dan sesuai aturan maka tidak ditemukan kesalahan.

“2013 lalu itu memang sempat diperiksa sama Kejati, terkait pengadaan yang dilakukan oleh CV Adi Perkasa itu, tapi karena semuanya memang sudah memenuhi prosedur atau SOP yang ada sehingga dinyatakan clear, silahkan dicek di Kejati,” ujarnya.

Dijelaskannya juga bahwa dalam proses pelelangan atau pengadaan melalui LPSE yang kemudian menunjuk CV Adi Perkasa sebagai pemenang, sebab ULP KPU Sulsel dengan menggunakan metode pasca kualifikasi sistem gugur. Dimana seluruh penawaran yang masuk harus melewati sejumlah evaluasi untuk bisa ikut lelang pengadaan, perusahaan itulah yang lolos semua tahapan tersebut.

“Jadi proses pelelangan dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur, semua penawaran yang masuk, harus melewati sejumlah evaluasi bersama TP4D untuk bisa dinyatakan bersyarat ikut lelang. Dari evaluasi administrasi lolos, kemudian masuk tahap evaluasi teknis, yakni mengevaluasi metode, peralatan mesin maupun kelengkapan perusahaan memang CV Adi Perkasa ini lolos semua tahapan tersebut,” jelasnya.

Nono mengatakan jika pihaknya tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan tidak bisa menerima atau menolak penawaran yang dimasukkan oleh CV Adi Perkasa, dikarenakan perusahaan tersebut tidak tersangkut persoalan hukum atau masuk dalam daftar blacklist.

“Kalaupun dikatakan kami di ULP KPU Sulsel tidak layak menerima atau menunjuk kembali CV Adi Perkasa sebagai peserta lelang di 2018 ini, tentu kami juga akan disalahkan lantaran melakukan diskriminasi. Sebab perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar blacklist, jadi perusahaan ini bermasalah dimana?” kuncinya. (*)


Tag
  • KPU Sulsel
  •  
    div>