RABU , 17 JANUARI 2018

Kepengurusan Herman Heizer Dinilai Cacat Hukum

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Sabtu , 06 Januari 2018 12:14
Kepengurusan Herman Heizer Dinilai Cacat Hukum

Melalui kuasa hukum penggugat, Muhammad Bazra Basri (kanan), memberikan penjelasan kepada media terkait hasil Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang memenangkan gugatan Ringgo Boy Marwan Pombo dan Muh Natsir atas Ketua Umum BPD Hipmi Sulsel Herman Heizer di Warkop Phoenam, Boulevard, Makassar, Jumat (5/1). foto: doelbeckz/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Keberadaan Herman Heizer sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulsel periode 2016-2019 dinilai cacat hukum.

Keputusan itu setelah penggugat Ir Ringgo Boy MP dan Muh Natsir memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, 14 Desember 2017.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Bazra Basri, mengungkapkan, PN Makassar sudah memutuskan bahwa hasil penyelanggaraan Musyawarah Daerah (Musda) Hipmi Sulsel, 18-19 Desember 2016 lalu, dianggap tidak sah dan tidak bersifat mengikat.

“Maka dengan sendirinya kepengurusan yang diketuai Herman Heizer dianggap tidak sah,” terang Bazra, saat jumpa pers di Warkop Phoenam, Boulevard, Makassar, Jumat (5/1).

Sekadar diketahui, penggugat mendudukkan pihak-pihak tergugat, seperti BPD Hipmi Sulsel masa bakti 2013-2016 selaku tergugat. Kemudian, Panitia Pengarah Musyawarah Daerah XIV BPD Hipmi Sulsel dan Panitia Pelaksana Musda XIV BPD Hipmi Sulsel juga selaku tergugat. Terakhir, Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi masa bakti 2015-2018 selaku tergugat.

Tak hanya itu, penggugat juga menjadikan Herman Heizer, selaku Bakal Calon Ketua Umum BPD Hipmi Sulsel masa bakti 2016-2019 turut sebagai tergugat.

Andi Nurhaldin NH dan Andi Troy Martino selaku bakal calon Ketua Umum BPD Hipmi Sulsel masa bakti 2016-2019 juga didudukkan sebagai tergugat.

Bazra menjelaskan, objek gugatan ada beberapa poin. Seperti, tentang jumlah peserta utusan yang memiliki hak suara. Dimana sebanyak lima suara untuk masing-masing Badan Pengurus Cabang (BPC) Hipmi yang berada dalam wilayah BPD HIPMI Sulsel yang tidak mengikuti ketentuan norma Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Kita anggap tidak prosedur pelaksanaan Musda Hipmi Sulsel lalu, karena tidak dilakukan verikasi para bakal calon Ketua Umum Hipmi pada saat itu,” katanya.

Bazra juga menguguat tentang syarat bakal calon Ketua Umum Hipmi Sulsel. Menurutnya, Herman selaku ketua terpilih tidak pernah menjadi pengurus Hipmi Sulsel atau tinggat provinsi melainkan hanya di tingkat kabupaten/kota.

“Kapan Herman di pengurus Hipmi provinsi? Tidak pernah kan. Dia kan itu pengurus Hipmi Makassar saja. Musda Hipmi Sulsel kemarin itu cacat hukum, tidak sah dan mengikat,” tegas Bazra.

Sementara, Penggugat Ringgo Boy MP menegaskan, pihaknya melayangkan gugatan ke PN Makassar hanya karena ingin menjaga marwah Hipmi sebagai organisasi yang sehat dan profesional.

Ringgo mengaku, tak memiliki target jika Musda Hipmi diulang. Ia pun mengaku, jika hubungannya dengan Herman yang dikenal sebagai pakar lembaga survey itu sangat baik.

“Hubungan saya dengan Herman sangat baik, tapi ini bukan masalah pribadi, ini masalah organisasi Hipmi yang harus kita jaga,” ungkap Ringgo.

“Tak ada keuntungan pribadi. Ini murni untuk menjaga roh Hipmi sebagai wadah pengusaha. Yang penuh dengan komitmen dari aturan yang dibuat,” tambah Ringgo yang juga Dewan Kehormatan BPD Hipmi Sulsel. (***)


div>