MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Kerikil Tajam Jalur Independen

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 03 Maret 2017 10:10
Kerikil Tajam Jalur Independen

Ilustrasi. (Doc.RakyatSulsel)

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jilid tiga 2018 mendatang kian terasa. Bakal calon yang akan maju pada kontestasi politik lima tahun sekali itu mulai bermunculan termasuk di Sulsel. Seperti diketahui, Pilkada 2018 mendatang akan diikuti oleh 12 kabupaten/kota dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Beberapa bakal calon tersebut tempaknya sudah mulai tebar posona akan melalui jalur partai. Namun faktanya, dengan membludaknya bakal calon akan membuat jalur partai akan sulit bagi semua kandidat.

Meski demikian, bakal calon tersebut masih bisa melalui independen. Namun jalur independen memiliki syarat kian berat ditambah harus berhadapan usungan kandidat yang maju dengan jalur partai. Sebagai contoh Pilkada DKI Jakarta, dimana Ahok awalnya pede maju jalur independen pun akhirnya bantin setir memilih partai.

Khusus di Sulsel, ada dua figur birokrasi yang diprediksi akan maju melalui jalur independen yakni Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel dan Danny Pomanto di Pilwalkot Makassar. Bahkan, keduanya santer dikabarkan gencar mengumpulkan KTP sebagai syarat maju jalur perseorangan.

Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Iqbal Latief mengatakan syarat bakal calon independen yang akan maju pada Pilkada kabupaten/kota maupun Pilgub hanya ada dua yakni syarat calon dan syarat pencalonan. “Kalau syarat calon kan, saya kira kandidat yang akan maju melalui jalur independen maupun partai itu sama,” kata Iqbal, Kamis (2/3).

Menurut Iqbal, yang menjadi pembeda antara kandidat yang akan maju melalui partai dengan independen berada pada syarat pencalonan. Calon independen, kata dia, akan lebih sulit untuk memenuhi persyaratan dibandingkan bakal calon yang melalui partai. “Kalau melalui jalur partai kan sudah jelas akan berbicara mengenai jumlah kursi di parlemen, sedangkan jalur independen itu mesti menunjukan bukti dukungan dari masyarakat berupa foto copy KTP,” jelasnya.

Ia menambahkan, khusus untuk calon perseorangan masih akan ada kesulitan lain. Diantaranya, kata Iqbal, adalah jumlah foto copy KTP yang dikumpulkan disesuaikan dengan jumlah penduduk daerah yang akan menggelar Pilkada.

[NEXT-RASUL]

“Misalnya pada Pilgub Sulsel 2018 mendatang, jumlah penduduk Sulsel itu berada pada kisaran angka 9 juta jiwa. Dan dalam aturan, jika jumlah penduduk berada pada angkat 9 sampai 12 juta jiwa, maka yang disyaratkan sebanyak 7,5 persen,” terangnya.

Bukan hanya itu, Iqbal mengatakan foto copy yang menjadi persyaratan pada KPU adalah KTP elektronik. Kesulitan lainnya adalah KPU akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi faktul terhadap KTP yang disetorkan. “Sulit atau tidaknya jalur independen, saya kira itu tergantung dari calonnya dalam melakukan persiapan. Perlu diingat juga foto copy KTP tersebut tidak boleh terpusat pada satu daerah saja tapi harus tersebar. Kalau di Pilgub itu, minimal mesti tersebar pada 13 kabupaten/kota,” pungkasnya.

Sementara itu, Supervisor Strategi Pemenangan Jaringan Suara Indonesia (JSI) Arif Saleh menilai maju lewat jalur perseorangan pada Pilkada memiliki plus-minus. Kelemahannya, calon perseorangan harus bekerja ekstra menyaingi atau mengungguli figur yang diusung parpol. Pasalnya, secara infrastruktur politik, partai sudah memilikinya.

Sementara calon perseorangan, biasanya tingkat kesolidan tim belum matang, serta mesin politik masih rapuh. “Dukungan yang didapatkan calon perseorangan melalui KTP biasanya juga tidak sebanding dengan hasil perolehan suaranya. Itu disebabkan, karena mesin politiknya tidak maksimal,” kata Arif.

Menurut Arif, kelemahan itu harus diantisipasi secara dini oleh calon perseorangan jika ingin bersaing di Pilkada, terutama dalam membentuk dan membangun kekuatan yang solid di semua tingkatan. “Saya kira calon perseorangan di Pilkada 2018 nanti hanya bakal menambah daftar kekalahan,” ujarnya.

Hanya saja, kata Arif, kandidat yang ingin maju lewat perseorangan, punya kans lebih jika mampu menggabungkan dukungan parpol. Seperti yang dilakukan Adnan Purictha Ichsan di Gowa. “Pola yang dilakukan Adnan maju lewat perseorangan plus, itu juga sangat menarik. Di tambah lagi kalau tim dan relawan yang dibentuk bisa bersinergi dengan mesin politik parpol, maka peluang keterpilihan itu bisa lebih besar,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Meski demikian, persepsi publik tentang calon perseorangan dan parpol, belakangan mulai berubah. Jika sebelumnya, calon perseorangan terkesan hanya kandidat pelengkap atau pelarian bila tidak mendapat tempat di parpol, maka sekarang jalur tersebut kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Apalagi, kalau figur yang maju lewat jalur independen, memiliki sepak terjang mumpuni, serta diback up kekuatan finansial memadai, dan mampu membangun mesin politik yang solid hingga di tingkatan akar rumput. “Memang ini tidak mudah bagi calon perseorangan. Tetapi sepanjang figurnya bisa diterima atau sejak dulu punya investasi sosial di masyarakat, memiliki jaringan memadai, dan kekuatan finansial yang cukup, maka itu bisa menjadi modal berharga bersaing sekaligus mampu memenangkan pertarungan,” tambah Arif.

Adapun ketika ditanya mengenai peluang kandidat petahana bila maju lewat perseorangan, Arif menganggap kansnya juga sangat terbuka. Sepanjang figur tersebut, selama menjabat punya kinerja yang tergolong memuaskan masyarakat.

“Maju lewat parpol, juga tidak ada jaminan bagi petahana bisa melenggang mulus. Terbukti di Sulsel selama dua tahun terakhir, sudah ada empat bupati yang kalah. Malah mereka didukung oleh parpol besar,” pungkasnya.

Pakar Politik Uiversitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas mengatakan jika figur seperti Nurdin Abdullah maupun Danny Pomanto berniat maju di Pilgub maupun Pilwalkot Makassar melalui jalur independen dengan mengumpulkan sejumlah KTP, maka hal itu merupakan bukan bentuk sikap pesimistis untuk memilih jalur partai politik. “Kalau saya lihat pilihan independen itu bukan pesimis di jalur partai, namun itu suatu perkembangan yang sangat baik. Malah saya melihatnya pengumpulan KTP itu hanyalah bentuk antisipasi dan mempersiapkan diri jika tidak ada partai yang akan dikendarai,” katanya.

Menurut Jayadi, pengumpulan KTP oleh kandidat seperti Nurdin dan Danny nantinya akan menjadi senjata dalam mendapatkan partai politik. “Saya yakin baik itu Pak Danny di Pilwalkot maupun Pak Nurdin di Pilgub akan mendapatkan partai. Karena saya kira keduanya kan memang layak diusung oleh partai,” jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu alasan kedua figur tersebut layak diusung partai karena kinerjanya selama menjabat sebagai kepala daerah cukup baik. “Saya kira dari segi prestasi kedua figur ini sudah tidak bisa dipertanyakan lagi, hal ini tentu akan berdampak positif terhadap elektabilitasnya,” pungkasnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara pakar Politik Universitas Hasanuddin Jayadi Nas mengatakan, peluang Nurdin Abdullah maupun Danny Pomanto untuk mendapatkan dukungan parpol di kontestasi Pilgub dan Pilwalkot sangat terbuka. Hal ini jika mengacu kepada track record keduanya yang sejauh ini cukup berhasil membangun daerah, ditambah track record masing-masing yang tidak memiliki masalah hukum. Adapun manuver politik yang dilakukan keduanya dengan turut menjadikan jalur independen sebagai alternatif pencalonan, dinilai merupakan strategi politik yang wajar.

“Kalau saya lihat bukan pesimis mendapatkan dukungan parpol, namun hanya mempersiapkan jika tidak ada partai yang akan dikendari nantinya,” katanya.

Menurut Jayadi, baik Nurdin maupun Danny, akan mengkalkulasi jika maju melalui jalur independen atau parpol. “Kalau dari mesin pemenangan, parpol cukup menjanjikan kinerja pemenangan,” ucapnya. (E)


Tag
  • pilkada 2018
  •  
    div>