KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Kesbangpol Pangkep Ungkap Potensi Konflik Sosial

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 13 April 2016 20:59
Kesbangpol Pangkep Ungkap Potensi Konflik Sosial

Pembukaan rapat koordinasi terpadu penanganan konflik dan sosialisasi deteksi dini di Ruang Pola Kantor Bupati Pangkep, Rabu (12/4).

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pangkep, Lauki Hasri, mengungkapkan, sejumlah potensi konflik sosial yang ada di Pangkep, diantaranya pembebasan lahan, pemulangan mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke Pangkep, dan pembangunan rumah ibadah.

“Meski belum ada konflik, tapi koordinasi ini penting menyatukan langkah terpadu sebagai upaya mengantisipasi segala hal yang kita tidak inginkan. Potensi konflik yang ada diantaranya soal pelebaranjalan, Gafatar dan pembangunan rumah ibadah itu semua potensi konflik sosial,” kata Lauki, Rabu (12/4).

Lauki mengajak semua pihak untuk bersama-sama mencegah segala upaya yang bisa memecah belah kehidupan masyarakat.

Kepala Kejari Pangkep, Nurni Farahyanti, menututkan, salah satu upaya Kejari Pangkep untuk mencegah konflik adalah meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

“Salah satu solusinya adalah kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan, ini yang terus kita lakukan. Sebab kalau masyarakat sudah sadar hukum, maka pelanggaran termasuk konflik sosial bisa dicegah,” ucapnya.

Sementara, Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid, menuturkan, upaya lain pemerintah daerah untuk mencagah konflik adalah memaksimalkan pelayanan sosial. Selain itu, suasana pasca pilkada harus kembali normal, Syamsuddin, menilai, potensi konflik lain adalah provokasi segelintir orang pasca pilkada. Ia mengimbau agar semua pihak melihat kebijakan yang lahir bukan berdasarkan kepentingan politik semata.

“Sebenarnya, ini kegiatan rutin. Kalau sekaran ini ada kekhawiran konflik dari provokasi pasca pilkada, mengisukan seolah semua kebijakan berdasarkan politik, padahal tidak. Kami menjawab itu dengan maksimalkan pelayanan, dan lurah dan desa jangan lagi kebiri hak rakyat seperti raskin, itu juga bisa memicu konflik,” katanya. (***)


Tag
div>