JUMAT , 20 JULI 2018

Kesehatan Masyarakat Tanggung Jawab Negara

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Kamis , 25 Februari 2016 11:40
Kesehatan Masyarakat Tanggung Jawab Negara

ADNAN PURICHTA IYL

PELAYANAN kesehatan masyarakat akhir-akhir ini menuai sorotan. Utamanya masalah penanganan kesehatan masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang di Sulsel populer disebut program kesehatan gratis.

Masalahnya tentu pada penerapan UU BPJS. Aturan terkait kewajiban tiap masyarakat menggunakan layanan BPJS dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang merupakan implementasi dari program Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) tumpang tindih dengan program kesehatan gratis yang selama ini berjalan, seperti di Kabupaten Gowa.

Masalahnya adalah, dipersulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis program pemerintah daerah dengan ditolaknya penggunaan KTP dan KK dan harus melalui mekanisme pelayanan sebagai peserta BPJS atau umum.

Masyarakat umum khususnya di Gowa tentu tidak ingin tau permasalahan yang terjadi. Mereka sudah terbiasa dengan pelayanan kesehatan gratis yang hanya menggunakan KTP dan KK. Wajar saja ketika muncul protes terkait mekanisme pelayanan kesehatan yang menerapkan program JKN yang dilaksanakan BPJS.

Apalagi layanan ini lebih terkesan memberatkan warga dalam mengakses pelayanan kesehatan. Ditambah lagi, masyarakat sudah nyaman dengan program kesehatan gratis yang selama ini berjalan.

Pada dasarnya, pelayanan kesehatan masyarakat dijamin UUD 1945 sebagai kewajiban negara. UUD telah mengatur beberapa hak asasi manusia di bidang kesehatan, seperti yang tertuang di dalam pasal 28H. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Di pasal 34 juga dijelaskan tentang kewajiban negara. Salah satunya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian disebutkan jika negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas jika jaminan sosial merupakan hak setiap orang dan tugas pemerintah atau negara untuk memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Sementara BPJS adalah penyelenggara yang bukan bagian dari pemerintah atau dalam hal ini sebagai pihak swasta.

Kewajiban membayar premi dalam program BPJS, diakui ataupun tidak diakui, justru mempersulit masyarakat dalam hal pemenuhan layanan kesehatan bahkan menjadi beban masyarakat. Ini belum termasuk pada bagaimana pelayanan BPJS.

Memberatkannya di sisi apa? Karena masyarakat baru bisa mendapatkan layanan kesehatan saat sedang sakit, setelah orang terdaftar dan telah membayar iuran dalam jumlah tertentu per bulannya.

Akibatnya masyarakat kecil yang selama ini nyaman dengan pelayanan program kesehatan gratis tanpa biaya apapun harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan. Belum lagi program ini mengharuskan tiap orang dalam setiap keluarga membayar iuran.

Masalah ini tentu tak hanya jadi kendala di Kabupaten Gowa dalam hal pemenuhan hak pelayanan kesehatan masyarakat. Tapi ini sudah menjadi problem di daerah lain di negeri ini. Maka wajar sejak adanya aturan ini, sudah beberapa kali masyarakat mengajukan gugatan uji materi atas UU yang mengatur.

Tentu dengan landasan pemikiran jika aturan terkait penerapan JKN melalui BPJS inkonstitusional. Karena berdasarkan UUD 1945, perlindungan, pengajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pelayanan kesehatan adalah salah satu bagiannya. Dengan demikian UU terkait BPJS yang secara substantif merumuskan berbagai ketentuan, menurut penulis atau bahkan kebanyakan orang di negeri ini telah melanggar konstitusi.

Kenapa? Karena BPJS yang berlindung dibalik jaminan sosial harusnya bersifat opsional bagi pemegang hak untuk memilih pemenuhan hak atas jaminan sosialnya. Jangan kemudian tujuan pemenuhan hak warga negara malah menjadi sistem yang sifatnya memaksa bahkan lebih pada penambahan beban pada masyarakat. Salamaki Tapada Salama. (*)


Tag
div>