RABU , 19 DESEMBER 2018

Ketua DPD Berkarya Makassar, Blak-Blakan Soal Cost Politik Di Pileg

Reporter:

Muhammad Alief

Editor:

Senin , 06 Agustus 2018 22:07
Ketua DPD Berkarya Makassar, Blak-Blakan Soal Cost Politik Di Pileg

Yusuf Gunco.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bukan rahasia lagi untuk menjadi seorang anggota dewan butuh biaya yang tidak sedikit. Para calon legislatif (caleg) harus merogoh kocek cukup dalam untuk duduk sebagai wakil rakyat.

Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara intelektual, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan, maka akan sulit untuk terpilih.

Hal tersebut dibenarkan Direktur Konsultan Politik, Fokus Pemilu, Zulfinas Indra, yang mengatakan, ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi seorang calon legislatif untuk memperoleh dukungan pemilih sehingga bisa meraih kursi di parlemen.

Menurutnya, untuk meraup perolehan suara semaksimal mungkin dibutuhkan kombinasi antara modal politik, modal sosial dan modal ekonomi.

“Modal sosial dan modal politik ini tentu tidak bisa didapatkan secara instant, karena membutuhkan waktu yang panjang bagi caleg dalam membangun eksistensinya melalui aktifitas sosial kemasyarakatan serta jaringan,” terangnya, Senin (6/8).

Terkait dengan modal ekonomi atau yang bisa disebut dengan cost politik, adalah hal tidak bisa dihindari untuk dialokasikan pada kegiatan penyiapan alat peraga kampanye, sosialisasi, pertemuan terbatas, operasional tim serta sumbangan untuk kegiatan lain.

“Berdasarkan pengalaman selama ini ketika menjadi pemantau, penyelenggara dan konsultan, hitungannya untuk Pemilu 2019 ini untuk caleg DPRD kabupaten/kota saja dibutuhkan biaya sekitar Rp500 juta, sedangkan jika untuk caleg DPRD provinsi berkisar Rp1,5 miliar dan untuk caleg DPR RI itu bisa mencapai Rp 5 miliar,” bebernya.

Besarnya biaya yang harus disiapkan seorang calon anggota legislatif juga diakui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Partai Berkarya Kota Makassar, Yusuf Gunco.

“Iya, itu menghabiskan kurang lebih 300 sampai 400 juta setiap caleg. Nah itu uang hilang, uang itu hanya dipake untuk sosialisasi dan membeli alat peraga, terus biaya makan minum setiap pertemuan konstituen,” akunya.

Hal itu berdasarkan pengalaman sendiri saat maju pada pemilihan anggota legislatif pada 2014 lalu. Sehingga kata dia, jika seorang caleg tak siap dari segi cost politik tersebut, maka bisa dipastikan akan sangat sulit bisa meraih perolehan suara sesuai targetnya.

“Jadi kalau setiap caleg ada uang 100 juta sampai 200 juta, berpikir-pikirlah kembali untuk maju jadi caleg. Karena cost politik seorang caleg itu sangat besar, apalagi jika kondisi daerah yang luas itu dan pendatang baru, maka tentu akan lebih membutuhkan biaya yang besar,” imbaunya.

“Tapi jika punya kemampuan anggaran dan mampu memanfaatkan/menggunakan uangnya itu secara terarah, Insya Allah akan duduk,” sambung pria yang akrab disapa Yugo ini.

Ia mengaku bahwa, saat dirinya dulu maju bertarung di DPRD Provinsi tahun 2014, ia merogoh koceknya hingga mencapai 1,1 miliar, namun gagal merebut kursi.

“Dulu saya maju di DPRD provinsi itu menghabiskan 1,1 milyar dan itupun tidak jadi. Jadi memang harus terarah anggaran. Jadi memang perlu ada modal politik juga didukung dengan ada ongkos politik. Tidak boleh tidak, itu nonsense kalau ada yang bilang tidak pake biaya, meski dia adalah tokoh masyarakat sekalipun,” tegasnya.

Dengan sistem pembagian kursi Sainte Lague saat ini, mantan politisi Golkar ini pun memberikan gambaran, terkait target seorang caleg jika ingin terpilih, maka seorang caleg harus mampu mendongkrak perolehan suara partainya terlebih, bukan individu.

“Misalkan dia harus memperoleh suara minimal 4000 untuk suara pribadinya, tapi untuk suara partainya dia musti menghasilkan kurang lebih 10 ribu, baru bisa dapat kursi, sebab ada bilangan pembagi. Kalau suara partainya itu tidak cukup, meski dia dapat suara banyak, maka itu jadi sia-sia. Sehingga yang harus didongkrak adalah suara partainya dulu, bukan suara pribadi,” pungkasnya.

Sementara Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Arief Wicaksono menuturkan, biaya untuk maju sebagai caleg sangat relatif. Tergantung dari caleg tersebut dalam melakukan sosialisasi di masyarakat. Apakah caleg menggunakan pendekatan secara emosional atau menggunakan mahar untuk mendapatkan simpati masyarakat.

“Biaya menjadi caleg sebenarnya bisa murah, modalnya sederhana, dekat dengan masyarakat. Proaktif jemput bola masalah yang ada di masyarakat. Kalau ada aspirasi masyarakat, caleg langsung mengupayakan jalan keluar tanpa harus menunggu sikap partai atau komisi di parlemen,” kata Arief.

Tapi, kata Arief, jika kemudian dalam kenyataannya biaya menjadi caleg mahal atau sangat mahal, itu bukan karena masyarakat yang tidak percaya lagi atau apatis terhadap kelembagaan politik di legislatif. Namun karena calegnya yang kurang mampu mengasah kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.

“Jadi jangan dibalik logikanya. Logika perwakilan dalam demokrasi ya harusnya caleg yang mendekat, mendengar, menerima aspirasi atau harapan masyarakat, bukan justru masyarakat yang harus mendekat dengan cara berdemonstrasi atau membuat kerusuhan hanya untuk menarik perhatian caleg agar segera memfollow-up masalah,” terangnya.

Arief menegaskan, penilaian yang menempatkan masyarakat sebagai obyek utama politik transaksional tidak adil. Karena penilaian itu akan cenderung berkesimpulan bahwa hubungan caleg dengan masyarakat di dapilnya seperti lingkaran setan yang tak berujung.

“Padahal kita semua tahu bahwa benang kusutnya ada di caleg parpol dan atau aktor-aktor yang ada di kelembagaan politik legislatif,” tandasnya. (*)


div>