SELASA , 16 OKTOBER 2018

Ketua KPUD Torut: Parliamentary Threshold 4 % Hanya Berlaku Untuk DPR RI

Reporter:

Cherly

Editor:

Lukman

Rabu , 11 Juli 2018 22:00
Ketua KPUD Torut: Parliamentary Threshold 4 % Hanya Berlaku Untuk DPR RI

ILUSTRASI

TORAJA UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Ketua KPUD Toraja Utara, Bonnie Freedom mengatakan Parliamentary Threshold atau ambang batas 4 % hanya berlaku untuk DPR RI, dan untuk propinsi dan daerah tidak berlaku.

Diketahui sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pada pasal 414, ayat (1) yang berbunyi: partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan’, dan ayat (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD l (kabupaten/Kota).

Lebih lanjut dikatakan Bonnie bahwa memang saat ini mencuat wacana tentang Parliamentary Threshold 4 % akan diberlakukan untuk DPRD Propinsi dan kabupaten, akan tetapi itu masih proses gugatan. Dan yang akan menjadi acuan KPU adalah UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara itu, secara terpisah wacana pemberlakuan Parliamentary Threshold 4 % di propinsi dan kabupaten itu cukup meresahkan partai dan bakal calon legislatif yang akan berjuang dalam pemilu 2019 yang akan datang.

Sekretaris DPC Partai Hanura Toraja Utara, Alex Patabang mengatakan tidak setuju jika Parliamentary Threshold 4 % diberlakukan di DPRD propinsi dan kabupaten, karena hal ini akan sangat merugikan partai terutama partai kecil.

“Kami resah dengan adanya wacana tersebut, karena jika hal itu diberlakukan maka akan sangat merugikan bagi partai kecil. Kami sangat setuju jika acuan pemilu 2019 adalah UU nomor 7 pasal 414 dan 415,” ketus Alex. (*)


div>