KAMIS , 18 OKTOBER 2018

Ketua KSP Agung Lestari akan Dijemput Paksa

Reporter:

Irsal

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 13 Januari 2018 10:00
Ketua KSP Agung Lestari akan Dijemput Paksa

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Agung Lestari, Rudianto dipanggil secara patut, namun tidak pernah hadir memenuhi panggilan alias mangkir. Bahkan sudah empat kali penyidik Kejaksaan Negeri Cabang (Cabjari) Pelabuhan Makassar.

Untuk diketahui, pemanggilan tersebut terkait kasus dugaan korupsi dana bergulir Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) koperasi.

“Sudah empat kali tersangkanya kita panggil, tapi sampai sekarang dia tidak pernah datang,” kata Kepala Cabjari Pelabuhan Makassar, Andi Irfan, Jumat (12/1).

Menurut Andi Irfan, seharusnya dia bersikap koporatif untuk menghadiri panggilan tersebut. Bukannya malah mangkir seperti ini, apalagi tersangka sudah diberi toleransi dan diberi kebijaksanaan.

“Tapi dia (tersangka) justru malah tidak koporatif. Ini kan jelas kalau yang bersangkutan tidak menghargai proses hukum yang tengah berjalan di tahap penyidikan,” jelasnya.

Kalau pun panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Rudianto, kata Andi Irfan, pihaknya tentu akan mengambil langkah dan sikap tegas. Yakni dengan cara melakukan pemanggilan secara paksa.

“Kalau upaya panggilan paksa sudah kita lakukan, lantas tersangka tidak juga hadir. Maka hal paling buruknya, adalah kita akan menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO),” tegasnya.

Diketahui pada tanggal 15 Mei 2013 lalu, KSP Agung Lestari yang diketuai oleh tersangka, Rudianto telah menerima bantuan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) UMKM Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebesar Rp2 miliar.

Namun tersangka Rudianto tidak menyalurkan bantuan dana bergulir tersebut. Kepada calon penerima yang terdapat pada daftar definitif. Seperti yang diajukan dalam proposal dan perjanjian dengan pihak LPDB UMKM.

Uang pinjaman tersebut justru digunakan tersangka untuk kepentingan lain, yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahkan tersangka juga tidak pernah melaporkan penggunaan dana tersebut. Sehingga akibat perbuatan tersangka negara memgalami kerugian negara sebesar Rp1.461.214.426,00. (*)


div>