MINGGU , 20 JANUARI 2019

Kewalahan Tangkap DPO, Rapor Merah Kejati Sulsel

Reporter:

Iskanto

Editor:

Senin , 10 Desember 2018 07:41
Kewalahan Tangkap DPO, Rapor Merah Kejati Sulsel

Kantor Kejati Sulsel (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel seolah tak berdaya memberantas kasus korupsi. Ada sekitar 34 pelaku yang sudah berstatus tersangka dan terpidana dalam kasus korupsi, dinyatakan masih bebas berkeliaran.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi mengatakan, sepanjang 2018, pelaku tindak pidana korupsi yang masih dalam dalam status Daftar Pecarian Orang (DPO) sebanyak 34 orang. “Meraka masih menjadi buron,” ujar Tarmizi beberapa waktu lalu.

Tarmizi mengaku telah meminta bantuan melalui Media Center Kejaksaan Agung untuk menangkap buronan tersebut. “Mekanisme terhadap DPO ini, Kejati telah membuat surat kepada Jampidsus Kejagung untuk membantu melakukan penangkapan para DPO baik statusnya tersangka, terdakwa maupun terpidana,” tuturnya.

Ia juga mengaku jika Jampidsus telah merespon permintaan Kejati Sulsel dan memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia untuk membantu penangkapan. “Jadi 31 Kejati di Indonesia sudah mempunyai data para DPO,” paparnya.

Koordinator Investigasi Anti Corupctioon Commite (ACC), Angga Reksa langsung memberi rapor merah terhadap kinerja Kejati Sulsel.

Menurutnya, tak masuk akal jika Kejati tak bisa memburu para tersangka dan terdakwa yang masih bebas berkeliaran tersebut. “Ini rapor merah bagi Kejati. Lalu apa yang dikerjakan Kejati selama ini?, Saya kira Kejaksaan memiliki dukungan SDM dan alat untuk menangkap 34 tersangka dan terdakwa yang buron itu,” ujar Angga.

Angga menegaskan jika pihak Kejaksaan tidak serius dalam memburu borun tersebut. Sebab Kejaksaan punya kapasitas dan sumber daya yang mempuni untuk mengejar para tersangka. ”Lagi-lagi menurut saya adalah tidak ada kemauan/keseriusan dari Kejaksaan untuk menangkap yang buron itu,” jelasnya.

Sementara itu, Om Betel Law Investigation juga langsung memberi rapor merah kepada pihak Kejati Sulsel karena tak berdaya menyelesaikan kasus korupsi. Salah satunya yakni reklamasi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Menurut Om Betel, Kejaksaan seolah telah buang handuk dalam memburu tersangka dalam hal ini Soedirjo Aliman alias Jen Tang. Sebab kata dia, sejak ditetapkannya Jen Tang sebagai tersangka, Kejati belum berhasil mengendus keberadaannya.

“Jen Tang sampai saat ini belum ditangkap, padahal dia berada di Indonesia. Jen Tang seakan kebal hukum,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ia juga menyoroti pembangunan gedung yang berada didepan Benteng Roterdam yang diduga akan digunakan Jen Tang untuk melakukan ruislag dengan Kantor Polres Pelabuhan Makassar.

“Sudah ada bangunannya, diduga akan dijadikan sebagai ruislag dengan Kantor Polres Pelabuhan. Ini kan aneh, Jen Tang buron namun terus melakukan pembangunan. Padahal mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin limpo dengan tegas melarang pembangunan di depan Roterdam karena situs cagar budaya,” terang Om Betel.

Untuk itu, ia menyarankan kepada Kejati untuk segera menyita kekayaan Jen Tang. Jika hal tersebut dilakukan maka otomatis Jen Tang tak lagi mempunyai dana untuk melarikan diri. “Kalau tak berani, turun saja Kajati dari tampuk kepemimpinannya,” tegasnya. (Sugihartono)


div>