SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Kinerja Lembaga Sensor Film Disorot

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Senin , 27 Maret 2017 11:19
Kinerja Lembaga Sensor Film Disorot

Ketua Masyarakat Pemantau Film (MPF) Sulsel AB Iwan Azis (ka-ki), Dewan Penasehat MPF Sulsel Pahir Halim dan Sekretaris MPF Sulsel Rusdin Tompo berdikusi santai di Warung Kopi Phoenam Boulevard Makassar, Jumat (24/3) lalu. foto: doelbeckz/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masyarakat Pemantau Film (MPF) Sulsel menilai sejauh ini tayangan film asal Amerika dan Eropa serta film nasional, masih banyak mengandung unsur kekerasan dan menayangkan persoalan tabu, seperti adegan percintaan yang masih vulgar.

Ketua MPL Sulsel, AB Iwan Azis, mengatakan, masih maraknya konten kekerasan dan vulgar di sejumlah film yang selama ini tayang di bioskop-bioskop di Makassar dapat memberikan dampak negatif kepada penontonnya, terutama bagi anak muda.

“Bergairahnya kembali industri film, termasuk bermunculannya film nasional dengan nuansa lokal Sulsel dan masuknya film asing, Eropa dan Amerika, secara massif patut kita syukuri. Hal jelas banyak positif dan negatifnya, tetapi selama ini masih dominan negatifnya. Terutama unsur kekerasan dan adegan vulgar yang marak di dalam film. Ini jelas memberikan efek negatif bagi anak-anak muda kita. Ini yang sangat mengkuatirkan,” jelasnya diberitakan Rakyat Sulsel, Senin (27/3).

Iwan Azis didampingi Sekretaris MPF Sulsel Rusdin Tompo dan Dewan Penasehat MPF Sulsel Pahir Halim mengatakan, efek negatif dari aksi kekerasan dan adegan vulgar yang masih banyak terkandung di dalam sejumlah film yang ditayangkan di bioskop dapat berdampak kepada kehidupan nyata.

“Aksi kekerasan, hubungan pasangan muda mudi yang mulai bebas hingga maraknya pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya tidak terlepas dari efek negatif dari film yang ditonton kepada penonton,” terangnya.

Iwan Azis mengatakan, tidak hanya aksi kekerasan dan adegan vulgar, tetapi istilah-istilah yang masih tabu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga kerap diadopsi kawula muda dari film yang dinonton.

“Banyak kata-kata kasar dan tabu selama ini di masyarakat muncul di film, akhirnya jadi biasa karena muncul di film,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

“Adegan film mudah sekali dicerna dan ditangkap. Filmnya jangan dihentikan, karena bisa jadi alat pendidikan, tetapi kalau nilai mendidiknya sudah tidak ada lagi, maka dengan terpaksa tindakan tegas harus diambil,” tambahnya.

Iwan Azis mengatakan, masih banyaknya aksi kekerasan dan adegan vulgar pada beberapa film yang tayang di bioskop karena kurang maksimalnya peran Lembaga Sensor Film (LSF) dalam menjalankan tugas dan perannya.

“Itu karena adanya dugaan kongkaligong antara produser dengan Lembaga Sensor Film termasuk pemilik bioskop. Mereka lebih mengejar kepentingan bisnis dibandingkan kontrol sosial,” terangnya.

Dewan Penasehat MPF Sulsel, Pahir Halim, mengatakan, hal ini harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam melakukan pengawasan pada setiap penayangan film di bioskop-bioskop.

“Perlu ketegasan pemerintah daerah. Dengan adanya Otomomi Daerah (Otoda) pemerintah daerah berhak memberhentikan penayangan film jika tidak mendidik dan tidak ada nilai manfaatnya. Terbukti kita pernah turunkan film yang sementara tayang karena terlalu vulgar. Selain itu tentunya kita berharap unsur di Lembaga Sensor Film itu adalah betul-betul orang independen,” terangnya.

“Di sinilah peran MPF kerjanya adalah memberikan masukan kepada daerah. Terutama berperan aktif dalam mewujudkan film berkualitas dan mendidik,” tambah Ketua Komisi Informasi Publik (KPI) Sulsel ini. (***)‎


div>