Kinerja Saber Pungli Dinilai Lambat

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anti Commitee Corruption (ACC) Sulawesi menilai tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tak profesional. ACC menemukan kejanggalan dalam klaim jumlah kasus yang ditangani tim Saber Pungli.

“Polda tidak jujur merilis data kasus pungli, dari 49 kasus yang dikeluarkan ternyata tidak dimasukkan secara menyeluruh yang melibatkan anggota Kepolisian dan PNS,” ujar Wakil Direktur Anti Commitee Corruption (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (19/5).

Ia melanjutkan, dalam penanganan kasus pungli, terdapat 19 kasus dalam tahap penyelidikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi peleniti ACC. Pasalnya kasus yang ditangani adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) namun status penanganannya masih tahap penyelidikan.

Seharusnya, kata Kadir, kasus pungli langsung masuh tahap penyidikan karena sudah jelas barang bukti dan tersangka.

“Kasus pungli itu masuk dalam kategori kasus mudah, karena mendapatkan cukup saksi, barang bukti dan tersangka, akan tetapi penangannya sangat lambat dan tidak serius. Dari 49 kasus sejak Juli 2016 hingga Mei 2017 belum ada masuk ke pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani meminta ACC tidak asal menuding. “Tim siber pungli ini kan bukan hanya Polisi yang bertugas akan tetapi gabungan dari Unsur Pemerintah, Kejaksaaan, dan unsur TNI,” ujar Dicky.

Dicky mengaku, tim Saber Pungli sudah melakukan tugas sudah sesuai jalur. Hanya saja, penanganan perkara memang membutuhkan membutuhkan waktu.

+++
Sementara itu, mengenai kasus pungli melibatkan oknum polisi yang tidak ditindaklanjuti menurut Dicky, data yang dikumpulkan ACC tidak bisa dipercaya karena tidak diketahui sumber datanya.

“Data dari mana dia dapatkan itu, data dari Polda yang disebar ke teman-teman wartawan itu sudah sampai ke KPK dan juga sampai ke Presiden Jokowi. Kalau dia (ACC) berani ayo ke Polda diskasikan dengan Irwasda, jangan main-main soal data, jika memang tidak benar kita bisa tuntut,” tegas Dicky. (***)