RABU , 23 MEI 2018

Kisruh Pemotongan Anggaran Pilgub, Dewan Minta Inspektorat Menghitung Ulang

Reporter:

Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 22 Maret 2018 13:30
Kisruh Pemotongan Anggaran Pilgub, Dewan Minta Inspektorat Menghitung Ulang

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Proses pemotongan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel belum menemui titik terang. Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dengan Badan Anggara (Banggar) DPRD Sulsel, Dewan telah mematok pemotongan Rp 50 miliar, sementara KPU Sulsel sendiri hanya Rp 22 miliar.

“Angka Rp 22 miliar itu kita anggap angka sementara, dan kita masih bertahan pada posisi hasil rasionaliasisi kami,(Rp 50 miliar)” kata ketua Banggar DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga usai RDP di DPRD Sulsel, Rabu (21/3).

Dengan demikian, dirinya memerintahkan kepada Inspektorat untuk kembali melakukan perhitungan ulang, dengan melihat hasil perhitungan Daftar Pemiliha Sementara (DPS) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apakah kedepan bertambah atau malah berkurang. “Kita memberikan kesempatan pihak Inspektorat untuk melakukan review ulang. Untuk menghitung berapa jumlah TPS,” ujarnya.

Politisi Golkar tersebut menganggap jika nilai Rp 50 miliar yang dia patok buka merupakan putusan final, pihaknya hanya ingin menemukan hitung-hitungan antara banggar dengan KPU. “Tidak menjadi keputusan total, dan kita menunggu hasil rapat dan kita hargai hasil rapat ini,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. H Annas GS mengatakan, jangan seenaknya Banggar ingin mematok pemotongan anggaran, pasalnya saat ini tahapan pilkada sudah berlangsung dengan maksimal. “Jangan dipotong, nanti selesai baru kita kembalikan,” katanya.

Karaeng Jalling–sapaan Drs H Annas GS– ini menuturkan, KPU sudah bekerja sejak tahun lalu, dan angaran ini sudah ditetapkan. “Sebenarnya ini anggaran pilkada sudah lama dibahas di komisi A. Kita sudah lama membahas ini dengan segalanya. Teman-teman juga sudah 9 bulan berjalan dan sekarang teman-teman (komisioner KPU) sibuk semua,” ujarnya.

Bahkan Karaeng Jalling mengancam akan berhenti dan tidak ingin bertanggung jawab jika nantinya DPRD tetap ngotot memotong anggaran pilgub hingga Rp 50 miliar. “Kalau dipotong saya akan berhenti, dan tidak mau bertanggungjawab atas anggaran Pilgub,” ungkapnya. (*)


div>