SELASA , 23 JANUARI 2018

Kisruh Penghapusan Tukin Guru, UPT Pendidikan Janji Akomodir Aspirasi Guru Pangkep.

Reporter:

Atho Tola

Editor:

asharabdullah

Senin , 08 Januari 2018 16:09
Kisruh Penghapusan Tukin Guru, UPT Pendidikan Janji Akomodir Aspirasi Guru Pangkep.

Kepala UPT Wilayah Pendidikan Pangkep Herry Mahmud (kiri) menerima surat aspirasi guru kabupaten Pangkep dari Ketua MKKS Pangkep Akbar Parollei. Foto: Atho/RakyatSulsel

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Peraturan Gubernur No. 130 tahun 2017 tentang Tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negera (ASN) tuai protes dari tenaga pendidik di Kabupaten Pangkep, ini lantaran aturan tersebut tidak menyertakan guru sebagai penerima tunjangan.

Ketua Musayawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Pangkep, Akbar Parollei yang ditemui di Kantor UPT Wilayah Pendidikan Pangkep, Senin (08/01) menyayangkan hal tersebut, menurutnya kebijakan yang diambil Pemprov Sulsel dalam hal ini Gubernur Sulsel akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan, lantaran kebijakan tersebut terkesan diskriminasi.

“Kasihan para guru kalau mereka tidak terima tukin, dan ini bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan khususnya Pangkep, jadi kita minta pak Gubernur meninjau kembali, aturan tersebut”, terang Akbar.

Akbar yang mendatangi Kantor UPT Wilayah Pendidikan Pangkep untuk menyerahkan surat aspirasi seluruh guru di Pangkep berharap pihak UPT bisa mengakomodir keinginan para guru agar peraturan tersebut ditinjau kembali.

“Kita datang bukan berunjuk rasa, tapi kami pakai cara lain, dan dengan cara ini kita harap pihak UPT bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan teman teman guru di Pangkep”, tambah Akbar.

Terpisah Kepala UPT Wilayah Pendidikan Pangkep, Herry Mahmud menegaskan, terkait tukin tersebut bukan tidak terakomodir bagi guru, tetapi belum terakomodir, meski demikian dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru di Pangkep tersebut.

“Tukin itu bukan tidak ada, tapi belum terakomodir, kita janji berusaha perjuangkan, karena tugas kami adalah melayani seluruh komponen termasuk guru, dan tenaga administrasi di Pangkep”, jelas Herry.

Herry sendiri mengapresiasi langkah yang dilakukan PGRI Pangkep, dalam menyuarakan aspirasi, berbeda dengan daerah lain yang dilakukan dengan jalan berunjuk rasa.

“Apa yang dilakukan PGRI Pangkep patut kita apresiasi, tidak sama dengan beberapa daerah yang memilih berunjuk rasa”, tambah mantan Kepala Sub bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel tersebut.

Sekedar diketahui, di Pangkep terdaftar kurang lebih 2000 tenaga guru dan tata usaha berstatus ASN yang tersebar di 29 SMA/ SMK/ SLB Se-kabupaten Pangkep. (*)


div>