JUMAT , 25 MEI 2018

Koalisi Fraksi DPRD Makassar, Kopel Minta BK dan Panwas Ambil Sikap

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Rabu , 21 Maret 2018 15:00
Koalisi Fraksi DPRD Makassar, Kopel Minta BK dan Panwas Ambil Sikap

Kantor DPRD Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sejumlah anggota dewan secara terang-terangan memakai fasilitas negara mengampanyekan salah satu pasangan calon pemilihan Wali Kota Makassar.

Beberapa legislator di DPRD Kota Makassar yang mengatasnamakan koalisi fraksi DPRD Makassar yang tergabung Gerakan Aksi Fraksi (Gas) menggelar konferensi pers terkait dukungan mereka terhadap kebijakan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar, Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu), di Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (19/3) kemarin.

Konfrensi pers yang digelar usai menggelar Rapat Paripurna Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Anggota DPRD Kota Makassar tersebut, menghadirkan sejumlah legislator yang partainya merupakan pendukung Appi-Cicu, diantaranya yakni Busranuddin Baso Tika (PPP), Rahman Pina (Golkar), Sangkala Saddiko (PAN), Yenny Rahman (PKS), Muh Yunus (Hanura), Andi Vivin Sukmawati (PDIP), Lisdayanti Sabri (Gerindra), Muh Said (PBB), dan Irwan Djafar (NasDem).

Busranuddin Baso Tika (BBT) pada ksempatan tersebut menegaskan bahwa pihaknya menggelar konfrensi pers tersebut sematamata untuk menegaskan dukungan dukungan fraksi di DPRD Makassar terkait kebijakan Appi-Cicu kelak jika terpilih sebagai pemenang Pilwalkot Makassar, untuk menghentkan segala poses pmbangunan di kawasan Central Poin Indonesia (CPI) yang saat ini masih berlangsung.

“Kami legislator DPRD Makassar yang juga anggota partai koalisi pendukung Appi-Cicu akan bergerak secara masif dan menyampaikan kepada seluruh konstituen kita bahwa kita harus memenangkan Munafri Arifuddin-Rachmatica Dewi di Pilwali mendatang,” ujar BBT.

Selain itu, BBT juga menegaskan bahwa partai-partai yang ada di DPRD Makassar sekaligus akan bertindak sebagai polisi parlemen, sehingga setelah 2019 nanti akan komitmen mengawal visi misi dari Appi-Cicu untuk menghentikan pembangunan di CPI.

“Kebijakan Appi-Cicu ini akan di-back up oleh 10 partai koalisi yang ada di parlemen, untuk segera menggalang kekuatan menghentikan proyek CPI. Kalau yang lain kita tidak mungkin back-up, sebab yang lain akan dipastikan visi misinya tidak jalan karena tidak didukung oleh fraksi yang ada di DPRD,” lanjutnya.

Legislator lainnya, Rahman Pina, juga menambahkan bahwa koalisi fraksi yang terdiri 8 fraksi tersebut secara bulat akan memberikan dukungan terhadap seluruh kebijakan yang akan diambil Appi-Cicu kelak jika terpilih.

“Kami sampaikan bahwa dari 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Makassar, 8 fraksi secara utuh dan bulat memberikan dukungan kepada pasangan Appi-Cicu. Oleh karena itu, seluruh kebijakan yang akan dilakukan Appi-Cicu akan kami back up secara full, termasuk soal CPI. Saya kira, semua yang hadir disini mewakili masing-masing fraksi,” ungkap legislator asal partai Golkar ini.

Ia membeberkan jika mulai saat ini, semua anggota fraksi yang ada dalam gabungan Gerakan Aksi Fraksi (GAS), Appi-Cicu sudah mulai bergerak secara simultan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa seluruh koalisi fraksi tersebut akan melakukan kampanye secara serentak di seluruh wilayah Makassar bersamaan dan melibatkan seluruh bakal calon legislatif dari 10 partai pendukung, untuk menggalang kampanye stop reklamasi.

Namun, aksi koalisi fraksi DPRD Makassar tersebut mendapat sorotan dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawsi Selatan, lantaran para wakil rakyat tersebut memanfaatkan fasilitas negara untuk menggelar kegiatan yang menunjuukkan arah dukungan politik di Pilwalkot Makassar.

Direktur Kopel Sulsel, Musaddaq, mengatakan konferensi pers tersebut sudah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Dan menurutnya, apa yang dilakukan oleh para legislator tersebut sudah termasuk mengkampanyekan salah satu kandidat di Pilwalkot Makassar.

Dalam pasal 63 PKPU No 4 Tahun 2017, lanjutnya, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang bahwa fasilitas negara yang dimaksud adalah pertama, sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.

“Dalam PKPU tersebut juga termasuk sarana dan gedung kantor pemerintah, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan,” terangnya.

“Saya kira ini perilaku yang tidak elok dipertontonkan anggota dewan kepada publik, khususnya memanfaatkan gedung milik pemerintah untuk menggelar konfrensi pers untuk menyatakan dukungan ke salah satu kandidat. Mereka sebagai representasi masyarakat yang terhormat, mestinya anggota dewan memberikan contoh etika politik yang baik dalam berdemokrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan apa yang dipertontonkan anggota dewan tersebut bakal memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai jelasnya, dewan seharusnya menaati aturan yang sudah di atur jelas dalam PKPU tersebut.

“Apa yang dipertontonkan saya kira ini akan memicu reaksi emosional publik. Sebagai pembuat nilai, dewan seharusnya mematuhi aturan PKPU No.4/2017 yang mengatur larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara untuk kampanye,” katanya.

Terkait pelanggaran PKPU tersebut, Kopel meminta secara tegas sejumlah anggota dewan tersebut dilaporkan kepada Badan Kehormatan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan selama masa kampanye dialogis saat ini.

“Sanksinya memang tidak tegas diatur dalam PKPU ini, tapi kita dorong agar di internal DPRD dalam hal ini Badan Kehormatan untuk menindak lanjuti ini sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota dewan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk proaktif menindaklanjuti persoalan ini. ” Kita meminta panwaslu juga turut pro aktif menindak lanjuti persoalan ini,” pungkasnya. (*)


div>