SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Koalisi Masyarakat Yapen Dukung Rekomendasi Panwas

Reporter:

Editor:

Lukman

Jumat , 17 Maret 2017 18:37
Koalisi Masyarakat Yapen Dukung Rekomendasi Panwas

Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pilkada saat mengelar konfrensi pers di Bloeming Cafe Fx Senayan, Jumat, 17 Maret 2017.

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pilkada mendukung penuh rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, yaitu pembatalan atau diskualifikasi Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Tonny Tesar-Frans Sanadi dari Pilkada Yapen 2017.

Menurut Yan Mandenas dari Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pilkada, rekomendasi Panwas tersebut patut didukung karena paslon nomor urut 1 yang merupakan petahana memang telah melakukan banyak pelanggaran.

“Kami mendukung penuh langkah tegas Panwas Kepulauan Yapen, karena menurut catatan kami ada 7 pelanggaran yang dilakukan Paslon nomor urut 1, sehingga mereka layak didiskualifikasi,” kata Yan Mandenas dalam konferensi pers di Bloeming Cafe Fx Senayan, Jumat, 17 Maret 2017.

Menurut anggota DPRD Papua dari Fraksi Hanura tersebut, contoh pelanggaran (dari tujuh pelanggaran) tersebut adalah adanya mobilisasi massa dari Kabupaten Mamberano Raya pada saat pelaksanaan Pilkada 15 Februari 2017. Serta ketika pelaksaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) tanggal 10 Maret 2017 dari wilayah kota untuk diarahkan melakukan pencoblosan di wilayah distrik tempat pelaksaan PSU.

Selain itu adanya money politics dalam bentuk pemberian beras dan sejumlah uang masing-masing Rp 200 ribu kepada sejumlah pemilih yang terjadi di kampung Soramasen, Sambrawai dan beberapa kampung lainnya. Juga adanya pelanggaran mobilisasi warga di bawah umur untuk melakukan pencoblosan saat proses PSU.

“Dan penyalahgunaan wewenang, kegiatan dan program seperti kegiatan peletakan batu pertama Daerah Otonomi Baru untuk Kabupaten Yabaru, kegiatan Musrembang, pelantikan KNPI dan Karang Taruna serta pembagian raskin, yang dilakukan paslon nomor urut 1, yang mana hal itu jelas menguntungkan dirinya sendiri sebagai petahana,” papar Yan.

Dalam kesempatan yang sama, pengacara Koalisi Masyarakat Yapen Pemantau Pilkada, Iwan Niode mengatakan, Tonny juga telah melakukan kebohongan publik, dengan melakukan peletakan batu pertama yang menandai pemekaran daerah.

Padahal kata dia, saat ini Pemerintah Pusat tengah melakukan moratorium pemekaran daerah. Dan peletakan batu pertama merupakan akal-akalan Tonny untuk meraih simpati masyarakat setempat.

Menurut Iwan, saat ini KPU Kepulauan Yapen belum melakukan rapat pleno penetapan rekapitulasi suara hasil Pilkada. Dan masih mengkonsultasikan rekomendasi Panwas setempat ke KPU Provinsi Papua serta KPU RI.

“Kami berharap KPU Yapen setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat, akan berani mengambil langkah tegas, sebagaimana langkah tegas yang dilakukan Panwas. Ini supaya dapat memberikan pembelajaran bagi siapapun yang mencalonkan diri pada Pilkada di kemudian hari, jangan melakukan pelanggaran,” ujar Iwan. (*)


Tag
  • pilkada 2017
  •  
    div>