SELASA , 13 NOVEMBER 2018

Kodam Eksekusi 19 Rumah Dinas Tentara

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 04 April 2017 13:54
Kodam Eksekusi 19 Rumah Dinas Tentara

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengadilan Negeri (PN) Kota Makassar bersama Kodam VII Wirabuana dan Polrestabes Makassar melakukan eksekusi tanah dan Rumah Dinas TNI AD Jl Cendrawasih dan Rajawali, Senin (3/4). Sebanyak 19 unit Rumah Dinas TNI AD dieksekusi sesuai putusan PN Makassar no 100/Pdt.G/2006/PN.Mks.

Hal itu disampaikan Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) VII Wirabuana, Kol CHK Maryono saat ditemui di lokasi eksekusi. Menurutnya, warga yang menempati rumah dinas TNI AD sudah diberi kebijakan selama delapan tahun sejak 2009 lalu namun pemberitahuan dari Kodam tidak diindahkan.

“Kepemilikan rumah dinas ini dari kakek nenek sejak 40 tahun yang lalu, namun sudah meninggal. Jadi tinggal cucunya yang menempati dan ingin memilikinya,” kata Maryono diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (4/4).

Berdasaran putusan Mahkamah Agung sejak tahun 2009 lalu memutuskan bahwa penghuni rumah dinas tersebut tidak berhak atas kepemilikan rumah karena memang tidak mempunyai landasan hukum.

Ia menambahkan, rumah dinas yang dieksekusi selanjutnya akan diserahkan ke Pangdam untuk diserahkan ke anggota TNI lainnya yang belum memiliki rumah dinas.

“Sudah ada yang akan menempati rumah dinas ini, salah satunya adalah anggota TNI AD dari Kakumdam,” ungkap Maryono.

Proses eksekusi rumah dinas ini berjalan dengan tertib dan personil dari Kodam VII Wirabuana yang berjumlah 600 anggota membantu jalannya proses pengangkatan barang dari rumah dinas bersama anggota PN Makassar.

[NEXT-RASUL]

“Tadi ada sempat yang melawan dengan melakukan pengrusakan namun bisa diredam dan berjalan sesuai rencana, namun ada juga yang ingin meminta waktu pemindahan sampai selesai lebaran tetapi semuanya kita tolak karena sudah terlalu lama diberi waktu,” kata Maryono.

Sebagai informasi, eksekusi tanah dan rumah dinas TNI AD ini bermula saat 29 orang penggugat yang diwakili Anneke Corry Karow yang telah menempati rumah dinas selama kurang lebih 30 tahun.

Lama menempati rumah menjadi landasan para penghuni untuk memiliki rumah dinas tersebut. Namun. dalam proses mulai di PN Makassar sampai ke Mahkamah Agung, pihak Kodam VII Wirabuana memenangkan kasus kepemilikan rumah dinas TNI AD karena mempunyai sertifikat hak pakai dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. (***)


div>