MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Komisi A: Pemkot Salah Jika Perjalanan Dinas Umrah Dihilangkan

Reporter:

Editor:

hur

Kamis , 21 April 2016 16:35

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wakil Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Susuman Halim, menegaskan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk tidak menghilangkan atau membatalkan perjalanan dinas umrah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Mereka yang berangkatkan adalah pemenang undian di setiap pegelaran yang dilaksanakan Pemkot pada tahun 2015, yang memberikan umrah gratis seperti, HUT Kota Makassar, Dzikir Akbar, Satu Tahun DIA, Shalat Taraweh di Balaikota dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada salahnya mereka ikut perjalanan ibada seperti itu. “Jadi kalau ada PNS sudah ada mau pensiun sementara menang undian tersebut, pasti mereka bisa merasakan perjalanannya sebelum hari pensiunnya tiba,” katanya.

Legislator Fraksi Demokrat ini menjelaskan meskipuan tidak semua pejabat yang diberangkatkan, tapi ini di pilih melalui undian jadi mereka yang beruntung pasti akan berangkat, jadi tidak ada salahnya.

“Kalau saya lebih salah jika perjalanan Kepala Dinas (Kadis) yang menelan anggaran samai Rp 500 juta satu kali perjalanan dinas, kalau di DPRD Rp 5 Miliar untuk 50 legislator pertahun. Jadi tidak salahnya mereka berangkat,” ungkapnya, di Kantor DPRD Makassar, Kamis (21/4).

Seperti diketahui, Pemkot Makassar proyek perjanan ibadah umrah berkedok perjalanan dinas Pemkot Makassar. Proyek tersebut telah hilang dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Makassar.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemkot Makassar Surahman mengatakan, Proyek perjalanan umrah tersebut untuk sementara di batalkan.

“Alasannya karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar ikut dalam ternder senilai Rp 2,4 miliar tersebut tidak ada yang memenuhi syarat penewaran administrasi,” katanya.

Sekedar informasi, proyek perjalanan dinasi tersebut mendapatkan sorotan setelah adanya penilaian dari Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar menilai proyek tersebut tidak tepat sasaran.

“Harus bisa dibedakan yang mana perjalanan dinas yang mana perjalanan ibadah,” ujar Ketua TP4D Makassar, Andi Fajar Anugerah Setiawan.


Tag
div>