JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Komisi B Beda Pandangan Terkait UPTD Parkir

Reporter:

Arini

Editor:

Iskanto

Senin , 15 Oktober 2018 09:20
Komisi B Beda Pandangan Terkait UPTD Parkir

ANDRISAPUTRA/RAKYATSULSEL RETRIBUSI PARKIR. Ratusan Juru Parkir mendatangi kantor DPRD Makassar, belum lama ini. Komisi B Makassar akan membuatkan regulasi seperti Standar Operasional Prosuderal (SOP), yang salah satunya soal besaran batas maksimum tarif parkir dan jumlah tarif retribusi yang dipungut Bapenda.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tengah merancang regulasi terkait perparkiran. Rencananya parkir akan dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).Namun, hal tersebut tidak dipahami sama oleh semua Anggota DPRD Kota Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, HM Yunus mengatakan hal ini dikarenakan selama setahun berjalan Bapenda berhasil memperoleh pendapatan miliaran dari pengelolaan parkir. “Memang Bapenda mengelola parkir juga. Sementara ini kita sedang menyusun regulasinya,” kata Yunus, Minggu (14/10).

Ia menjelaskan, kinerja Bapenda dan Perusahaan Daerah (PD) Parkir dalam mengelola parkir tepi jalan cukup baik. Dimana Bapenda mengelola retribusi maupun pajak parkir.

Bahkan, kata dia, tahun ini Bapenda menyasar pajak parkir yang menggunakan timer. Misalnya, hotel, restoran, rumah sakit, dan mall. Sebab, potensi pajak parkir dititik itu sangat besar, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

“Potensi pendapatan dari perparkiran memang besar. Jadi memang harus dimanfaatkan oleh Bapenda,” jelasnya.

Untuk itu, pengelolaan parkir harus tetap dibuatkan regulasi seperti Standar Operasional Prosuderal (SOP). Salah satunya, kata dia, soal besaran batas maksimum tarif parkir dan jumlah tarif retribusi yang dipungut Bapenda.

“Ya, tetap harus dibuatkan SOP karena jangan sampai karena kejar target pendapatan, fungsi pelayanan dilupakan. Misalnya, batas maksimum tarif yang dikenakan. Jangan sampai masyarakat mengeluh karena kemahalan,” ungkapnya.

Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan pemilik lahan parkir dan pihak ketiga juga harus diatur. Termasuk, kata dia, pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir yang dibentuk khusus untuk mengelola pajak ini.

“Sudah ada rancangannya, tinggal kita diskusikan nanti dengan Bapenda,” ujarnya.

Lain halnya yang disampaikan oleh Anggota Komisi B, Badaruddin Ophier. Ia justru menilai Bapenda mengambil lahan kerja PD Parkir. Kata dia, tugas UPTD Parkir yanng dibentuk Bapenda tumpang tindih dengan tugas PD Parkir yang selama ini mengurusi parkir.

Kata dia, dengan adanya UPTD tersebut, akan membuat pemborosan karena merekrut karyawan baru. “Kan rancu lagi, kalau Bapenda urus sedangkan sudah ada PD Parkir,” pungkasnya. (*)


div>