SENIN , 23 JULI 2018

Komisi B: Penertiban Pajak Reklame Harus Segera Dilakukan

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 10 Februari 2016 15:39

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan kepada pihak Dinas Pendapatan (Dispenda) untuk segera melakukan kajian untuk penertiban tiang reklame toko. Karena diketahui, untuk di tahun 2015 realisasi pajak reklame dinilai belum maksimal.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi B bidang Pendapatan dan Perekonomian, Dia menyatakan bahwa penertiban reklame toko harus cepat dilakukan karena, agar realisasi pajak di tahun 2016 bisa maksimal. Selain itu, jika di tahun anggaran mendatang Pendapatan Asli Darah (PAD) Kota Makassar bisa meningkat.

Basdir menjelaskan, relisasi pajak reklame pada tahun 2015 realisasinya kurang maksimal yang hanya mencapai 76 persen. Atau dengan rinciannya menargetkan sebesar Rp 24 miliar, realisasinya Rp 19 miliar. Menurutnya, dengan akan diadakannya penertiban reklame toko dan menggantikan dengan ukuran yang seragam reklame tersebut, akan bisa teralisasi dengan maksimal. Karena manajemennya bisa dipastikan bekerja dengan baik.

“Jika di maksilmalkan pajak reklame ini bisa meningkat dengan tajam. Sehingga saat sekarang ini, begitu amuradulnya reklam, tidak tertata dengan baik, provinsi juga mengkalim itu. Dan saya secara pribadi sangat mendukung kalau wali kota Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mau keluarkan kebijakan seperti penataan terhadap reklame,” ungkapnya.

Legislator Fraksi Demokrat ini menambahkan, jika penataan rekalame inii juga bukan hanya menata soal ukuran besar atau kecilnya pajak reklame tapi juga persoalan pajaknya, agar bisa dicarikan solusi dengan persoalan pajaknya.

“Bukan hanya sebuah ukurannya tapi juga persoalan pajaknya. Memang itu harus di tata dengan total, agar hasilnya reklame itu bisa masuk dengan masimal di kass daerah. Karena saat ini masih banyak reklame liar yang sangat tidak jelas, pemasukannya dimana. Untuk itu pengelolaannya harus ada satgas pajak, yang melibatkan, Dispenda, Satpol PP, Kepolisian dan kejaksaan. Jadi tidak adalagi alasannya untuk menindak ajak,” tegas Basdir saat ditemui di kantor DPRD Makassar, Rabu (10/2).

Seperti diketahui, saat ini pihak Dispenda mengkaji penertiban reklame toko yang dinilai tiang-tiang reklame sangat mengganggu ketertiban jalan, yang akan di adakan di jalan Rappocini sebagai percontohan, selain itu, pihak Dispenda juga tengah menunggu regulasi yang yang telah disiapkan oleh Danny Pomanto.

“Jalan Rappocini akan menjadi percontohan dan tidak adalagi penggunaan tiang reklame, selain itu, Pak Wali rencananya akan merancang model reklamenya, kita saat ini tunggu dari arahan beliau,” kata Kepala Seksi Pendataan bidang reklame Dispenda Kota Makassar, Husni MB.


div>