KAMIS , 22 NOVEMBER 2018

Komisi II DPR RI Terus Perjuangkan Nasib Honorer K2

Reporter:

Jejeth Aprianto

Editor:

Iskanto

Selasa , 16 Oktober 2018 11:20
Komisi II DPR RI Terus Perjuangkan Nasib Honorer K2

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II, Dr. Azikin Solthan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Rasa ketidakadilan yang dialami oleh Honorer Kategori 2 (K2) pada pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) masih terus bergulir.

Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi II, Dr. Azikin Solthan mengatakan bahwa harusnya yang diangkat terlebih dahulu K2, kemudian barulah membuka untuk CPNS umum.

“Inilah yang DPR RI bicarakan terus dengan pemerintah pusat. DPR RI yang membawa aspirasi masyarakat dan tidak mau melihat ada masyarakat dirugikan terhadap kebijakan pengangkatan CPNS,” jelas Bupati Bantaeng dua periode ini, Selasa (16/10).

Ia melihat K2 telah lama mengabdi, mungkin sekarang umurnya sudah 40 tahun tapi 15 tahun yang lalu mereka sudah mengabdi dan tidak pernah diangkat sampai sekarang.

” Kemudian pasti muncul pertanyaan, bagaimana pengangkatannya ?. Usia yang sudah tua, itu didahulukan untuk diangkat, sehingga berturut turut akhirnya akan selesai. DPR RI tidak akan menyetujui anggaran penggajiannya jika ada masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Apa yang dirinya sampaikan saat ini telah terbukti dilapangan, gejolak demonstrasi K2 dibeberapa daerah terus masih bergejolak.

“Apabila ada data K2 yang Aspal, seluruh daerah harus melakukan verifikasi data, walaupun lima tahun yang lalu telah dilakukan verifikasi, ya diverifikasi kembali sehingga tidak ada data aspal,” bebernya.

Menurutnya, semua daerah telah mengusulkan K2 nya dan itu sudah ada di Kemenpan RB. Jadi itulah yang maksudkan, data yang sudah ada di Kemenpan RB itu dijadikan gudang data. Kalau pemerintah butuh 10.000 tenaga medis, ambillah digudang data berdasarkan usia.

“Sekarang terhalang, karena payung hukum pengangkatan honorer jadi CPNS yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 kini sudah diganti oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti tahapan tes untuk menjadi abdi negara dan membatasi hanya pada sampai umur 35 tahun,” ungkap dia.

Dirinya bersama aggota komisi II lainnya meminta agar UU ini direvisi, dan UU ASN sekarang sudah masuk di prolegda untuk dirubah.

“Namun sampai sekarang pemerintah belum melaksanakan itu. Pemerintah menganggap bahwa kita mencari pegawai yang lebih potensial untuk mengabdi, padahal kalau saya pribadi yang umurnya sudah 40 tahun itu sudah mengabdi 10 tahun yang lalu, harus dihitung jasanya orang,” pungkasnya. (*)


div>