RABU , 21 NOVEMBER 2018

Komisioner Desak Sekretaris Bayar Tunggakan KPU

Reporter:

Armansyah-Suryadhi

Editor:

Iskanto

Kamis , 25 Oktober 2018 07:40
Komisioner Desak Sekretaris Bayar Tunggakan KPU

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kasus utang Sekretariat KPU Makassar semakin memanas. Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel pun ikut mengusut dugaan adanya penyimpangan anggaran di KPU.

Bahkan Komisioner KPU terus mendesak Sekretariat untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap sejumlah biaya yang belum terbayarkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Informasi yang dihimpun, sebesar Rp1,8 miliar honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tertunggak selama dua bulan. Begitu juga dengan honor kuasa hukum sebesar Rp700 juta juga mengalami hal yang sama.

Tidak hanya itu, pembayaran untuk pengadaan logistik senilai Rp750 juta yang meliputi surat suara, template (tuna netra), hologram, printer, laptop, komputer, pembuatan film dokumenter dan application challenge serta honor verifikasi faktual pendataan pemilih juga sama.

Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed mengaku belum mengetahui jumlah sisa anggaran Pilwalkot Makassar.
Pihaknya, kata dia masih terus mendesak pihak Sekretariat untuk melaporkan estimasi namun hingga kini belum ada kepastian dari pihak Sekretariat.

“Kita belum tahu berapa realisasi anggaran saat Pilkada, kita juga belum tahu sisa anggaran berapa karena belum ada laporan lisan atau tulisan ke kami,” ujarnya, Rabu (24/10/2018).

Ia mengaku sering melakukan komunikasi dengan Sekretaris, Sabri, namun tak pernah ada jawaban. “Kami komisioner bersama Sekretariat komunikasi lancar. Tapi begitu, saat diminta laporan pertanggungjawaban tidak pernah respon,” terangnya.

Lebih lanjut Rahma mengatakan, komisioner sudah beberapa kali mengundang Sekretaris untuk melakukan evaluasi anggaran tapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. “Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab bersama, pihak komisioner telah berusaha untuk melakukan pertemuan dengan Sekretaris dan seluruh kasubag, hingga saat ini, komisioner pun belum mengetahui hasil dari laporan penggunaan anggaran tersebut,” katanya.

Rahma pun menegaskan, komisioner tetap bertanggungjawab dengan masalah yang terjadi saat ini. “Tanggung jawab kami adalah bagaimana memastikan semua tunggakan-tunggakan terbayarkan,” tegasnya.

Pakar Hukum Unhas Makassar, Prof Dr Hamzah, mengatakan, hampir dipastikan jika ada penyimpangan dalam hal keuangan sisa Pilkada di KPU Makassar. “Oleh sebab itu, pihak penegak hukum harus selidiki,” ujarnya.

Yang terpenting, kata Hamzah, komisioner tidak boleh merasa lepas dari tanggungjawab tersebut. Jangan seolah-olah ini cuman tanggungjawab sekretariat KPU. “Tupoksi sekretariat adalah membantu dan memfasilitasi komisioner. Tudak mungkin ada keputusan yang sangat strategis dilakukan oleh sekretariat tanpa sepengetahuan komisioner KPU,” katanya.

Sekretaris KPU Kota Makassar Sabri mengaku tak khawatir sedikit pun. Menurut dia, proses audit yang dilakukan oleh tim inspektorat KPU RI adalah sesuatu yang lumrah, dan sering terjadi pasca event pemilihan.

“Memang benar ada tim audit. Tapi biasa ji, karena proses yang sering terjadi itu,” ujar Sabri belum lama ini kepada awak media.

Terpisah, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Abd Rasyid mengatakan, pada saat dirinya menjabat, pihaknya mencairkan anggaran untuk KPU sebesar Rp 43,7 miliar tahap kedua yang digunakan di Pilkada 2018.

“Ada dua kali itu pencairan dana hibah KPU. Pertama tahun 2017 dan di masa saya itu tahun 2018,” ucap Abd Rasyid, Rabu (24/10).

Kata Rasyid, dana hibah untuk KPU pada kegiatan Pilkada 2018 sebesar Rp 60 miliar. Anggaran untuk keperluan Pilkada dibagi dua tahap yaitu tahun 2017 anggaran cair sekira Rp 16.675.000.000, sementara tahap kedua tahun 2018 sebesar Rp 43.325.000.000.

Ditanya soal sekretariat KPU mengajukan proposal anggaran sebasar Rp 25 miliar ke Pemkot, Kepala Bagian Keuangan Setda Makassar ini mengaku tidak benar, pasalnya, semua anggaran yang dikeluarkan atas nama KPU secara keseleruhan. (*)


div>