MINGGU , 24 JUNI 2018

Komisioner KPU dari Parpol Dinilai Langgar PKPU

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 31 Mei 2018 14:00
Komisioner KPU dari Parpol Dinilai Langgar PKPU

int

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Seleksi calon komisioner kabupaten/kota di Sulsel memasuki tahap akhir yakni Fit and Propert Test yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kendati demikian, calon titipan dari partai masih menjadi hal yang patut diwaspadai dalam penentuan calon komisioner KPU. Pasalnya aturan yang tertuang dalam PKPU Nomor 7 jelas mengatakan calon komisioner harus bebas dari partai politik, atau minimal sudah mundur sedikitnya 5 tahun sebelumnya dari kepengurusan partai politik.

KPU RI sendiri menilai jika aturan rekrutment calon komisioner KPU sudah jelas diatur oleh UU sehingga bagi calon harus mentaati dan bagi timsel harus menjalankan UU dengan baik.

“Saya belum tahu secara detil, tapi sesuai UU kalau ada larangan calon dari parpol harus diatati dan dijalankan oleh pihak manapun,” singkat Robby Leo melalui sambungan via seluler, Rabu (30/5/2018).

Sementara itu, Edi Rahmatullah selaku Kepala Sub Bagian SDM KPU Makassar, mengatakan sesuai jadwal fit and proper tes serta wawancara akan dilaksanakan akhir bulan Juni mendatang.

“Tes wawancara 11 KPU Kabupan/kota dilaksanakan di Makassar, pada tanggal 20-21-22 Juni,” ujarnya.

Ditambahkan, adapun dua komisioner KPU RI yang melaksanakan tes wawanara adalah Evi Novida Ginting Manik dan Wahyu Setiawan. “Tempat belum, paling di hotel,” pungkasnya.

Anggota KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi yang dikonfirmasi menuturkan, dalam tahapan seleksi tentunya para tim yang bertugas sangat teliti dalam meloloskan para kandidat. Karena memang aturan untuk menjadi komisioner KPU sudah sangat jelas dan tidak ada pengecualian.

“Kalau saya semua calon anggota KPU dan komisioner terpilih harus sesuai dengan peraturan yang ada, saya kira timsel pasti menggugurkan calon yang melanggar PKPU nomor 7,” kata dia.

Terutama mantan kader partai politik yang pastinya menjadi perhatian para tim seleksi untuk dapat diloloskan. Karena jangan sampai setelah diterima malah berafiliasi pada partai tempatnya bernaung dahulu.

“Diperboleh mantan penggurus yang telah mundur minimal 5 tahun ketika mendaftar sebagai calon anggota KPU,” jelasnya. (*)


div>