MINGGU , 21 OKTOBER 2018

Konflik Judas Amir, Soni Sumarsono : Mutasi Pejabat Fungsional Tanpa Izin Mendagri Itu Sah

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 19 April 2018 14:28
Konflik Judas Amir, Soni Sumarsono : Mutasi Pejabat Fungsional Tanpa Izin Mendagri Itu Sah

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Soni Sumarsono disambut dengan prosesi adat kerajaan Bone saat tiba di rumah jabatan Bupati Bone, Kamis (19/4). Foto: Al Amin/RakyatSulsel

BONE, RAKYATSULSEL.COM – Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono yang juga selaku Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Departemen Kementerian Dalam Negeri mengaku konflik Pemilihan Walikota (Pilwalkot) di Kota Palopo harus tetap aman.

Menurutnya, konflik yang menyeret nama petahana Judas Amir itu tidak seharusnya terjadi. Karena Judas tidak bersalah atas mutasi yang dilakukan menjelang pencalonannya sebagai kepala daerah, meski dirinya tidak memiliki izin dari Mendagri.

“Sebenarnya memang mutasi yang dilakukan itu tidak memerlukan izin Mendagri. Karena yang dimutasi adalah jabatan fungsional, kepala sekolah, guru dan sebagainya, termasuk penunjukan Plt. Kecuali misalnya eselon II, kepala OPD, atau jabatan struktural seperti Direktur Rumah Sakit, maka itu wajib,” kata Soni usai melantik Pj Bupati Bone, Kamis (19/4).

Penyataan Soni bahwa Judas tidak salah ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya surat dari Kemendagri dengan nomor 820/3636/OTDA.

Dalam poin ke tiga dari surat tersebut dijabarkan, dalam hal ini terjadi kekosongan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palopo yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri dan alasan lain maka penunjukan pelaksana tugas tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penunjukan pelaksana tugas oleh Walikota Palopo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, kita sudah keluarkan surat resmi sejak Rabu, sudah beredar,” ucap Soni.

Terkait surat KPU Kota Palopo yang tidak diindahkan Kemendagri, Soni menjawab bahwa pihaknya saat itu telah memanggil Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKD Kota Palopo namun tidak menghadirinya.

“Intinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh walikota Palopo,” tegas Soni.

Selanjutnya, kata dia, secara otomatis tugas Pj walikota Palopo diharapkan bisa menjadi penetralisir atas konflik tersebut. (*)


div>