KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Kontrak Politik, Siapa Takut?

Reporter:

Iskanto - Suryadi - Fahrullah - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Kamis , 08 Maret 2018 12:00
Kontrak Politik, Siapa Takut?

Dok. RakyatSulsel

– Siap Mundur Jika Tak Realisasikan Janji Kampanye

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Janji-janji kampanye mulai diumbar kandidat yang bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Tapi, beranikah mereka melakukan kontrak politik dengan masyarakat? Siap mundur, jika tak mampu merealisasikan janji saat kampanye.

Beragam janji kampanye disampaikan para kandidat. Mulai dari akan membangun jalan, rumah sakit, lapangan sepak bola, hingga pendidikan berkualitas.

Dalam analisisnya, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sabri AR, menilai, kontrak politik memang penting demi peningkatan mutu berdemokrasi yang sebenarnya. Dengan adanya kontrak politik, menandakan ada komitmen yang mau tidak mau harus dapat dilaksanakan.

“Saya kira kita memang dalam konteks berdemokrasi, kita harus meningkatkan kualitas demokrasi. Supaya ada komitmen antara calon pemimpin dengan konstituen, jadi perlu ada kontrak sosial,” kata Sabri, Rabu (7/3) kemarin.

Menurutnya, dengan kontrak politik masyarakat dapat lebih leluasa menagih janji-janji yang tertuang dalam kontrak tersebut kepada kandidat yang terpilih. Tetapi di saat kontrak politik tersebut tidak dijalankan sebagaimana saat ia memberikan janji, maka tentunya ada hukuman yang harus diterima.

“Kalau sejauh ini pembentukan negara-negara itu dengan adanya kontrak sosial. Maka memang perlu ada kontrak politik dalam berdemokrasi. Supaya ada ikatan. Masyarakat dapat mengevaluasi terus kontrak politiknya secara tertulis. Dan bisa memang dia mendapatkan hukum moral secara sosial kalau suatu saat dia tidak komitmen dengan kontrak politiknya itu,” terangnya.

Ia menjelaskan, kontrak politik sudah menjadi instrumen yang terus bertahan untuk menarik simpati masyarakat kepada Pasangan Calon (Paslon). Namun memang, kandidat juga harus dapat memegang amanah yang telah ia terima.

“Bahwa mungkin patut dipikirkan bahwa itu sebuah tradisi. Artinya, kalau dia baik bisa menciptakan demokrasi yang berkualitas, saya kira patut didukung. Supaya masing-masing pihak bisa saling memegang komitmen demi perbaikan demokrasi yang lebih baik,” paparnya.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka), memiliki program unggulan yang telah dijanjikan ke masyarakat seperti kandidat lainnya. Meskipun memang pasangan ini tidak melakukan kontrak politik, sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan lain.

Melalui juru bicaranya, Henny Handayani, menuturkan, pernyataan kontrak politik adalah hal wajar bagi setiap kandidat. Tetapi juga harus mampu direalisasikan kedepannya.

“Kontrak politik pada hakikatnya adalah janji politik yang diusung oleh calon kepala daerah, jika nantinya terpilih memimpin sebuah daerah dan itu sifatnya penting,” kata Henny.

Kontrak politik, menurutnya, tidak jauh beda dengan janji politik yang setiap isi didalamnya harus mampu dilaksanakan. Sehingga, IYL-Cakka dalam merumuskan program-programnya telah melalui berbagai penelitian dan pendalaman terlebih dahulu dalam penerapannya nanti.

“Jangankan masih bersifat janji, apalagi jika sudah dikemas dalam bentuk kontrak politik, maka itu menjadi amanah bagi calon untuk merealisasikannya jika terpilih. Janji politik bagi IYL – Cakka bukan sesuatu yang diucapkan begitu saja,” terangnya.

Karena memang, lanjut Henny, program-program dari pasangan yang dikenal komitmen ini dalam perumusannya telah melibatkan sejumlah pakar. Sehingga, plus-minusnya telah diketahui apakah dapat terealisasi atau tidak nantinya.

“Tetapi punya konsekuensi logis. Artinya, semua yang dijanjikan pasangan ini telah melalui telaah kritis. Pertimbangan rasional baik secara perencanaan maupun penganggaran, program tersebut bisa atau tidak dilaksanakan. IYL Cakka komitmen terhadap itu,” tegas Henny.

Sementara, paket Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS), mengaku, tidak akan melakukan kontrak politik kepada satu golonganpun. Ketua Tim Pemenangan NA – ASS, Taufik Fachruddin, mengatakan, NA – ASS tidak ingin memberikan janji, tetapi pembuktian.

“Prof Andalan telah memiliki program kerja untuk Sulsel lima tahun kedepan, jika memang nantinya menjadi orang nomor satu di Sulsel. Khususnya infrastruktur, yakni membuka daerah yang dia anggap terisolir dan membangun enam rumah sakit setara RS Wahidin Sudirohusodo Makassar,” bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, pasangan Agus Arifin Nu’mang – Tanribali Lamo, menjamin jika seluruh program yang diumbarnya yakni program fokus tuntas dapat terealisasi secepatnya jika terpilih.

Agus, melalui juru bicaranya, Andri Arif Bulu, mengatakan, program utama membangun 500 kilometer jalan baru itu sangat mudah diproses, lantaran pengalaman sepuluh tahun menangani sejumlah proyek di Sulsel sudah dikuasainya.

“Saya kira itu sudah memberikan jaminan bahwa jika terpilih, maka prioritas pembangunan jalan akan langsung dilaksanakan,” jelas Andri.

Menjawab kesiapan untuk kontrak politik, Andri enggan memberikan kepastian. Dirinya hanya memperlihatkan kinerja Agus selama menjabat dua periode mendampingi Syahrul Yasin Limpo, sebagai Wakil Gubernur Sulsel.

“Melihat posisinya sebagai Wagub, bisa menarik sudut pandang dari sisi berbeda terhadap kebutuhan masyarakat di Sulsel secara umum,” pungkasnya.

Lain halnya dengan Nurdin Halid – Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz), yang mengklaim sebagai kandidat yang paling siap menghadapi pesta demokrasi dengan kontrak politik yang telah disampaikan saat deklarasi.

“Kami pasangan nasionalis-religius berani menandatangani kontrak politik di hadapan masyarakat Sulsel. Sejak deklarasi September tahun lalu,” tegas NH.

NH-Aziz bahkan secara tegas menyatakan kesiapan mundur bila gagal menjalankan kontrak tersebut, di hadapan ribuan masyarakat yang hadir saat deklarasi.

“Itu sudah kami sampaikan saat deklarasi di hadapan ratusan ribu masyarakat Sulsel. Kontrak politik itu merupakan bukti komitmen kami menyejahterakan masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Nurdin, kontrak politik menjadi semacam pakta integritas dalam merealisasikan sederet program pro rakyat. Terdiri dari empat poin. Pertama, kesiapan menjalankan program pro-kampung.

Kedua, menggaransi akan menjalankan pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif. Ketiga, ikrar untuk tidak melibatkan keluarga demi menjaga marwah Pemerintah Sulsel yang lebih baik. Dan keempat, tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok.

“Kami siap mundur bila dalam dua sampai tiga tahun ternyata gagal mewujudkan program kerja kami,” janjinya. (*)

 


div>