SENIN , 20 NOVEMBER 2017

Kopel : Jika DPR Ingin “Selamat”, Setnov Mesti Mundur

Reporter:

Editor:

Muh Sophian AS

Selasa , 14 November 2017 19:59
Kopel : Jika DPR Ingin “Selamat”, Setnov Mesti Mundur

Direktur Eksekutif KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah

MAKASSAR,RAKYATSULSEL.COM – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL ) Indonesia mengecam sikap bebal Setya Novanto tetap bersikukuh bertahan menjabat kursi Ketua DPR hingga sekarang ini meski statusnya sebagai tersangka kasus korupsi mega proyek KTP-el dengan kerugian negara trilyunan rupiah.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menegaskan bahwa Setya Novanto dipandang sebagai sosok yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan sama sekali untuk bersikap legowo mundur dari jabatan ketua DPR RI, demi menjaga marwah dan martabat dan kinerja lembaga DPR yang kian terpuruk. “Sebaliknya, Setnov yang juga Ketua Umum Golkar malah justru berpotensi menyalahgunakan kekuasaan secara leluasa mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan proses hukum yang sedang menjerat dirinya. Untuk itu kami, mendesak Setnov untuk bersikap legowo mengundurkan diri. Sumpah jabatan mengutamakan kepentingan umum di atas golongan dan pribadi mesti berlaku bagi siapapun,” tegasnya, Selasa (14/11).

Menurut Syamsuddin Alimsyah, sekarang ini ada banyak pilihan lain yang bisa mempercepat pelengseran Setnov dari DPR, selain dengan pengunduran diri. Dan ini juga diatur dengan jelas dalam UU MD3 Nomor 17 tahun 2014, serta Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 tahun 2014. Pertama, desakan kepada Partai Golkar tempat tersangka Setnov selama ini bernaung agar segera bertanggungjawab dengan mengusulkan pemberhentian Setnov sekaligus mengusulkan penggantinya sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf d. “Dan Golkar sebenarnya pernah melakukan ini saat kasus Papa Minta Saham. Bahkan sejatinya Golkar mesti bergerak cepat memberhentikan Setnov sebagai Kader sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 2 huruf g. Bila tidak, maka Partai Golkar akan dicap oleh publik sebagai partai yang melindungi orang-orang yang bermasalah hukum. Atau setidaknya Golkar akan dianggap tidak mendukung program pemberantasan korupsi,” terangnya.

Kedua, lanjut Syamsuddin Alimsyah, mendesak Mahkamah Kehormatan DPR untuk segera memproses Setnov untuk memberhentikan secara tidak hormat karena dipandang sikapnya telah merusak citra DPR di mata publik.

Ketiga, mendesak kepada KPK untuk segera melakukan penahanan terhadap tersangka sekaligus mempercepat pelimpahan ke pengadilan. “Jika itu dilakukan dengan demikian sesuai pasal 18 ayat 1, huruf a, secara otomatis Setnov akan diberhentikan sementara dari kursi DPR,” tukasnya.

Keempat adalah mobilisasi gerakan mosi tidak percaya dari internal DPR sendiri untuk menolak kepemimpinan Setnov dengan semangat dan pertimbangan penyelamatan lembaga terhormat wakil rakyat. Hanya saja gerakan mosi tidak percaya tersebut dinilai berat terwujud, melihat kondisi yang terjadi selama ini anggota dewan cenderung satu suara membela Setnov. “Bahkan sekarang ini publik menilai, Setnov bukan hanya Ketua di Golkar namun the riil justru hampir di semua partai. Setidaknya, sampai sekarang reaksi penolakan internal belum terdengar ke publik. Sebaliknya malah kekeuh melindungi dengan berbagai argumentasi. Namun demikian, langkah ini tetap dipandang perlu untuk memperlihatkan kepada publik atas kemauan kuat para wakil rakyat yang lain menjaga marwah DPR sebagai lembaga yang mengawal gerakan anti korupsi,” terangnya. (*)


div>