RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Kopel Pertanyakan Independensi Kejaksaan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 01 Maret 2017 15:28
Kopel Pertanyakan Independensi Kejaksaan

Ilustrasi Kantor Kejaksaan Negeri Makassar.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Berdasarkan undangan Walikota Makassar, hari ini, Selasa 1 Maret 2017, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Makassar dilantik di Baruga Angin Mammiri Rumah Jabatan Walikota Makassar. Aneh dan sesuatu yang janggal, lembaga yudikatif sebagai instansi vertikal difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk seremoni pelantikan, plus yang mengundang adalah Walikota Makassar.

Berdasarkan undangan tersebut, maka anggaran untuk pelantikanpun sudah pasti dari kas Pemkot Makassar. Hal ini mendapat perhatian serius dari
Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia.

Wakil Direktur Kopel Indonesia, Herman, dalam siaran persnya, menyatakan, hal ini tidak dibenarkan. “Kejaksaan adalah instansi vertikal bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Makassar, maka anggaran yang melekat pada SKPD Kota Makassar tidak boleh digunakan untuk Kejaksaan, kecuali Pemkot Makassar memberikan hibah melalui Sekretariat Daerah,” ujarnya.

Lantas, apakah dalam hal ini kejaksaan mendapatkan hibah dari pemerintah kota? “Hampir pasti dalam kasus ini bukan merupakan hibah karena skim hibah harus ada perjanjian hibah antara pemberi dan penerima hibah, baik berupa barang maupun kas tunai,” tegas Herman.

Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah kejaksaan ‘mengemis’ kepada Pemkot Makassar. Sebagai pemerintah kota, Walikota Makassar pasti akan menfasilitasi semua warganya. Hanya saja Walikota Makassar tidak mempertimbangkan dampaknya, termasuk kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan yang melibatkan Pemkot Makassar.

Dalam kasus ini, Kejaksaan telah kehilangan independensi dan lebih jauh lagi publik akan semakin tidak percaya pada penegakan hukum. “Bukan tidak mungkin akan terjadi kolusi berupa deal-deal dalam upaya kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, semoga hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari” tegasnya.

Untuk memperjelas upaya fasilitasi instansi vertikal ini, Kopel meminta kepada DPRD Kota Makassar agar Walikota Makassar dipanggil untuk memberi keterangan di hadapan anggota DPRD untuk kasus ini. Ini penting karena akan menjadi preseden buruk bagi Pemkot Makassar dalam kaitannya dengan koordinasi antar instansi, khususnya Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di Kota Makassar. (***)


div>