SELASA , 18 DESEMBER 2018

Kopertis Minta Pemprov Tegas Tangani STIKES Anging Mammiri

Reporter:

Iskanto

Editor:

Jumat , 05 Oktober 2018 13:20
Kopertis Minta Pemprov Tegas Tangani STIKES Anging Mammiri

Koordinator Kopertis Wilayah IX, Prof Jasruddin

MAKASSAR RAKYATSULSEL.COM – Koordinator Kopertis Wilayah IX, Prof Jasruddin, meminta Pemprov memperjuangkan nasib mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan Anging Mammiri. Pasalnya, kata Jasruddin, nasib mahasiswanya hingga kini belum jelas, disebabkan status kampus pencetak tenaga kesehatan tersebut juga belum jelas.

“Status kampusnya ini yang harus diperjelas. Pemprov harus berupaya mencari solusi untuk kampus tersebut demi para mahasiswa yang saat ini masih aktif dalam perkuliahan, jangan sampai statusnya terkatung-katung,” katanya.

Guru besar Universitas Negeri Makassar ini, menyarankan agar Pemprov mempercepat upaya penggabungan Sekolah Tinggi Kesehatan Anging Mammiri, ke Universitas Negeri Makassar demi masa depan ratusan mahasiswa, di kampus yang terletak di Jalan Kusuma itu.

Apalagi, kata Jasruddin, sebelumnya Pemprov menolak menyerahkan Anging Mammiri ke Kemenristek.

“Jangan sampai legalitas ijazah mereka akan bermasalah. Sehingga bagaimana caranya agar Akper tersebut bisa terselamatkan tanpa harus ada yang berhenti di tengah jalan,” tambahnya.

Terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, mengaku belum mendapat laporan dari Dinas Kesehatan soal masalah tersebut. Namun, dia berjanji akan mencarikan solusinya. Pemprov akan melakukan koordinasi dengan pihak Stikes dan UNM.

“Wah, saya belum tahu kalau soal itu. Harus dicarikan solusi kalau begitu, nasib mahasiswa harus kita pikirkan. Jangan sampai ijazah mereka nantinya bersoal lagi,” tutur Nurdin, Kamis (4/10).

Sebelumnya, Kemenristekdikti berencana bakal mengambil alih kampus tersebut, namun, pihak Pemprov Sulsel juga masih bertahan dan terkesan enggan mencari langkah terbaik.

Pengalihan kewenangan ini berdasarkan undang-undang pemerintah daerah tentang kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dimana salah satu isinya menegaskan, pemprov tidak lagi mengurusi perguruan tinggi, hingga diambil alih oleh pemerintah pusat.

Namun, persoalan yang dikhawatirkan adalah jika diambil alih secara langsung, nasib mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut menjadi tidak jelas masa depannya, karena terkait persoalan legalitas ijazah nanti.(*)


div>