Korupsi dan Kemiskinan

Ema Husaim Sofyan (Aktivis Perempuan)

DI Negara kita korupsi merupakan sebuah persoalan yang besar dan terus berkembang, makin membesarnya praktek-praktek korupsi di Indonesia dinilai sebagai suatu tindak kejahatan yang sistemik dan endemic, hal ini dapat dilihat dalam praktek-praktek korupsi yang terjadi saat ini, terlihat sangat jelas bahwa hampir semua pelaku korupsi melakukan secara terorganisir dan membentuk jaringan yang sangat kuat yang melibatkan politisi, birokrasi dan pengusaha dan ini hampir terjadi disemua tingkatan pemerintahan.

Yang membuat kita miris adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan suap di lingkungan pimpinan DPRD Kota Mojokerto yang terjadi pada bulan suci Ramadhan dimana seharusnya umat Islam lebih banyak melakukan ibadah.

Berbicara tentang persolan korupsi dan kemiskinan tidaklah semudah memberi defenisi terhadap dua kata tersebut, sama halnya jika kita bertanya tentang duluan mana ayam atau telur. Berbagai pendapat yang muncul pada saat terjadi diskusi antara penulis dengan kelompok perempuan yang ada di tingat desa maupun kelurahan tentang Korupsi dan kemiskinan. Dalam diskusi tersebut para peserta tidak mudah memberi penjelasan hubungan antara korupsi dan kemiskinan secara langsung, tetapi para

peserta diskusi dapat merasakan dampak dari korupsi yang melahirkan kemiskinan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan secara meluas.

Semakin meluas dan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula.

Korupsi menjadi rintangan utama dalam penegakan Hak Azasi Manusia, penanggulangan kemiskinan serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip–prinsip Transparan, Akuntabel dan demokratis. Korupsi juga merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berdemokrasi, menjadikan Pelayanan Publik makin memburuk.

Berbicara mengenai Pelayanan Publik, hal ini menjadi salah satu persoalan yang sangat mendasar yang dirasakan oleh masyarakat miskin dalam konteks pemenuhan Hak Azasi manusia, dampak dari korupsi menjadian masyarakat miskin cenderung menerima pelayanan yang tidak maksimal, proses pemberian dibawah tangan masih terjadi untuk medapatkan layanan yang cepat dan berkwalitas. Masih terjadinya diskriminasi dari pemberi layanan kepada penerima layanan.

Perlindungan sosial yang menjadi program yang utama pemerintah tidak serta merta menyelesaikan masalah kemiskinan bagi masyarakat, untuk mengakses program tersebut di butuhkan berbagai dokumen yang merupakan syarat untuk mendapatkan perlindungan sosial, ternyata dalam program perlindungan sosial juga praktek-praktek korupsi masih ditemukan.

Untuk mendapatkan dokument yang dibutuhkan terkadang masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk memudahkan dan mempercepat proses penerbitan dokumen, bagaimana mau berbicara prlindungan sosial sebagai wujud pengentasan kemiskinan jika untuk mendapatkan program masyarakat masih harus mengeluarkan biaya yang tidak resmi untuk mendapatkan layanan yang cepat dan baik.

Untuk menghentikan semua ini mari memulai dari diri kita untuk tidak memberi terhadap pemberi layanan karena menerima layanan merupakan hak masyarakat. (*)