MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Kota Ini Bikin Perda Larangan Rokok Elektrik

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 19 Mei 2017 10:19
Kota Ini Bikin Perda Larangan Rokok Elektrik

ilustrasi(*)

RAKYATSULSEL.COM Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang  kawasan tanpa rokok (KTR).

Nantinya dalam Perda KTR yang baru  penggunaan rokok elektrik dan shisha dikawasan KTR akan masuk dalam kategori pelanggaran KTR. 

“Ada beberapa kawasan yang tidak termasuk area KTR dan sekarang dipandang perlu untuk ditetapkan menjadi KTR. Misalnya kawasan Taman Ekspresi dan Taman Sempur, ” kata Walikota Bogor Bima Arya dalam sidang  Paripurna Istimewa DPRD Kota Bogor, Selasa (16/5).

Selain revisi Perda KTR, ada enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang akan dituntaskan tahun ini.

Antara lain, Raperda Bangunan, Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda Penyelenggaraan Undang-Undang (UU) Bencana.

Selain itu,  Raperda Cagar Budaya, Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan  Raperda Penyelenggaran Administrasi Kependudukan.

awaPos.com – Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 tentang  kawasan tanpa rokok (KTR).

Nantinya dalam Perda KTR yang baru  penggunaan rokok elektrik dan shisha dikawasan KTR akan masuk dalam kategori pelanggaran KTR. 

“Ada beberapa kawasan yang tidak termasuk area KTR dan sekarang dipandang perlu untuk ditetapkan menjadi KTR. Misalnya kawasan Taman Ekspresi dan Taman Sempur, ” kata Walikota Bogor Bima Arya dalam sidang  Paripurna Istimewa DPRD Kota Bogor, Selasa (16/5).

Selain revisi Perda KTR, ada enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru yang akan dituntaskan tahun ini.

Antara lain, Raperda Bangunan, Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Raperda Penyelenggaraan Undang-Undang (UU) Bencana.

Selain itu,  Raperda Cagar Budaya, Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan  Raperda Penyelenggaran Administrasi Kependudukan.


div>