JUMAT , 25 MEI 2018

KPID Sulsel Catat 26 Pelanggaran Penyiaran Terkait Pilkada

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Ridwan Lallo

Jumat , 11 Mei 2018 23:58
KPID Sulsel Catat 26 Pelanggaran Penyiaran Terkait Pilkada

KPID Sulsel saat diskusi yang bertajuk "Membangun penyiaran yang Sehat dan Bermutu di Sulsel", di Koffehois Pasar Segar, Jumat (11/5).

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel mencatat 714 pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Sulsel, periode Januari hingga April 2018. Dari 714 pelanggaran itu, 26 diantaranya merupakan pelanggaran terkait pilkada.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Pengawasan Siaran KPID Sulsel, Herwanita saat diskusi yang bertajuk “Membangun penyiaran yang Sehat dan Bermutu di Sulsel”, di Koffehois Pasar Segar, Jumat (11/5).

“Dari sisi siaran kampanye jelang Pilkada serentak 2018, selama pengawasan pada tanggal 15 Februari yang merupakan tahapan awal kampanye hingga bulan April ditemukan 26 pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dimana jenis pelanggaran yang ditemukan diantaranya terkait netralitas, pemenuhan kepentingan publik pada pemberitaan dan penyiaran siaran Pilkada. Atas pelanggaran tersebut KPID telah mengeluarkan sanksi berupa teguran tertulis kepada lembaga penyiaran tersebut,” ujar Herwanita.

Menurutnya, KPID yang merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengatur bidang penyiaran, serta memiliki wewenang agar lembaga penyiaran selalu tunduk dan patuh terhadap undang-undang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (PSSPS).

“Termasuk juga dalam siaran politik dan kampanye menjelang Pilkada serentak 2018 di Sulawesi Selatan. Sehingga tekad kita mengupayakan terlaksana penyiaran yang sehat oleh lembaga penyiaran di Sulsel,” kata Herwanita.

Sekjen PB Kopri PMII itu menjelaskan, 714 pelanggaran yang ditemukan itu mencakup kategori penggolongan program siaran sebanyak (498), siaran bermuatan mistik dan horor (1), kekerasan (38), muatan seks dalam lagu (46), perlindungan anak dan remaja (5), siaran iklan (22), tayangan rokok (19), siaran jurnalistik.(2), norma kesopanan dan kesusilaan (5), perlindungan kepentingan publik (31), dan adegan seksualitas (21).

“Temuan hasil pengawasan KPID Sulsel selama bulan Januari-April 2018, menunjukkan jika pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran cenderung fluktuatif dan mengalami trend penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya berdasarkan data tabulasi KPID tahun 2013-2017 yang Ialu,” terangnya.

Herwanita menambahkan, dari 714 pelanggaran selama Januari-April 2018, 70 persen pelanggaran berasal dari penggolongan program siaran, muatan seks dalam lagu dan video klip sebesar 6 persen, muatan kekerasan dan sadisme 5 persen, perlindungan kepentingan publik 4 persen, siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah 4 persen, adegan seksual 3 persen, siaran iklan 3 persen, larangan pembatasan muatan rokok dan napza 3 persen, penindungan kepada anak dan remaja 1 persen nilai norma kesopanan dan kesusuaan 1 persen.

Ditempat yang sama, Andi Muh Irawan selaku Komisioner KPID Sulsel Bidang Perizinan mengungkapkan, masih banyak lembaga penyiaran lokal yang tak punya izin. Oleh karena itu butuh kerja sama Pemda setempat untuk mendeteksi keberadaan lembaga tersebut.

“Masih banyak lembaga penyiaran di Sulsel yang belum memenuhi izin. Oleh sebab itu kami butuh kerja sama dengan Pemda setempat untuk mendeteksi keberadaan lembaga ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, KPID juga kembali mengingatkan ulang kepada lembaga penyiaran berjaringan (SSJ) untuk memenuhi kewajiban konten minimal 10 persen konten lokal Sulawesi Selatan serta penayangan konten lokal pada jam Prime Time.

“KPID Sulsel menegaskan, akumulasi sanksi yang diterima oleh lembaga penyiaran akan berpengaruh pada rekomendasi izin penyelenggara penyiaran, apakah dapat diperpanjang atau diberikan kembali,” pungkasnya. (*)


div>