KAMIS , 24 MEI 2018

KPID Sulsel Minta Libatkan Seluruh Lembaga Penyiaran, Ini Jawaban KPU

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Lukman

Kamis , 05 April 2018 06:00
KPID Sulsel Minta Libatkan Seluruh Lembaga Penyiaran, Ini Jawaban KPU

Kantor KPU Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Koordinator Bidang Fasilitasi Infrastruktur dan Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan, Muhammad Hasrul Hasan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tak hanya fokus pada media penyiaran televisi dalam debat publik antara kandidat calon kepala daerah dalam Pilkada serantak dan sosialisasi visi misi calon.

Akan tetapi, KPU juga diminta melibatkan lembaga penyiaran radio agar penyebaran informasi terkait visi misi calon kepala daerah dapat mendapat cakupan lebih luas dan kota tidak dengan alat peraga kampanye dari kertas atau baliho.

“Penyebaran visi misi kepala daerah terkadang tidak tersebar secara merata karena terbatasnya cakupan siaran TV lokal maupun tv nasional,” ujarnya, Rabu (4/4/2018).

Ia mencontohkan, jika siaran televisi nasional atau televisi lokal free to air di Kota Makassar hanya bisa dinikmati orang di Makassar, Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar saja.

Di Sulsel ada juga beberapa daerah yang miliki televisi lokal seperti Bone, Sidrap. Lembaga penyiaran publik milik pemerintah daerah hanya dimiliki Kota Pare pare, Kota Palopo dan Sinjai.

“Jadi bayangkan seandainya debat publik calon kepala daerah hanya disiarkan melalui televisi, maka apa yang menjadi visi dan misi calon kepala daerah tersebut tidak bisa tersebar secara merata,” ujarnya.

Terkai hal ini, Humas KPU Sulsel, Asrar menanggapi secara santai. Menurutnya, pihaknya dalam melakukan debat perdana telah melibatkan beberpa media elektronik TV dan Radio sebagai lembaga penyiar.

“Pada saat debat pertama, kami juga bekerjasama dgn radio dalam rangka siaran langsung debat. Jadi bukan hanya TV,” singkatnya. (*)


Tag
  • KPID Sulsel
  •  
  • KPU
  •  
    div>