JUMAT , 15 DESEMBER 2017

KPK Cegah Korupsi Desa Melalui Aplikasi e-Kinerja

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Rabu , 11 Oktober 2017 13:10
KPK Cegah Korupsi Desa Melalui Aplikasi e-Kinerja

Suasana sosialisasi penggunaan aplikasi e-Kinerja dilakukan KPK, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (11/10). Foto: Al Amin/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Sosialisasi penggunaan aplikasi e-Kinerja dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (11/10). Sosialisasi ini sekaligus penandatanganan berita acara serah terima source code aplikasi perizinan dan TPP antara KPK, Pemprov, dan 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

Implementasi e-Kinerja nantinya akan fokus pada pengelolaan sistem keuangan desa (siskeudes). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi pemberantasan korupsi terintegrasi oleh KPK.

Ketua Satgas I KPK, Tri Gamareva, dalam sambutannya mengatakan, salah satu tujuan menggunakan aplikasi ini yakni, dapat memudahkan kinerja para perangkat desa. Selain itu, karena melihat peningkatan jumlah kasus korupsi di Indonesia.

“Sesuai fungsi dan tugas KPK yang berwenang melakukan pencegaha tindak pidana korupsi (tipikor) sehingga kegiatan hari ini dilaksanakan. Tipikor akhir-akhir ini bukannya berkurang tapi malah bertambah maka pimpinan KPK terus mencegah korupsi dengan rutin menggelar sosialisasi,” ungkap Tri Gamareva.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menerangkan, agenda ini penting karena merupakan rangkaian upaya pencegahan korupsi secara terintegrasi pada sektor yang strategis.

“Sulsel ini pengawasan pencegahan bulan pengawasan penindakan, karena kami disini orang baik-baik. Jadi kalau ada yang salah gubernurnya yang salah. Kenapa ada yang tertangkap, begini, orang baik saja kalau jalannya licin pasti jatuh,” ujarnya.

Diketahui dahulu program sosialisasi tersebut tidak berkesinambungan, dengan bertambahnya angka tipikor maka maka sejak 2016 KPK terus melakukan sosialisasi dimana untuk Sulsel sendiri, identifikasi masalah telah dilakukan sejak 25 april sampai 35 mei lalu di 24 kabupaten/kota.


div>