RABU , 14 NOVEMBER 2018

KPK Desak Kejati Tuntaskan Kasus Bandara Mangkendek dan Laboratorium UNM

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Kamis , 25 Oktober 2018 09:20
KPK Desak Kejati Tuntaskan Kasus Bandara Mangkendek dan Laboratorium UNM

Laode M Syarif

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulselbar menggenjot penangan sejumlah proyek yang mangkrak.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengungkapkan, ada dua kasus yang perlu digenjot Kejaksaan dan Kepolisian. Yakni kasus Bandara Mangkendek dan laboratorium UNM. Diketahui, kedua kasus tersebut sudah disupervisi sejak tahun 2014, namun belum ada progres dan kejelasan hingga kini.

Laode mengimbau agar kasus tersebut bisa dituntaskan tahun ini. Penetapan tersangka bisa segera dilakukan. “Jangan lagi lanjut tahun depan. Kita minta ini di-push, dari kejaksaan,” kata Laode di kantor Gubernur, Rabu (24/10).

Seperti halnya kasus laboratorium UNM, kata Laode penetapan tersangka oleh Polda Sulsel terkesan berbelit-belit.

“Kami sudah melakukan supervisi terkait kasus UNM tersebut, setelah kami melihat beberapa dokumen yang kami periksa. Sebaiknya segera ditetapkan tersangkanya,” tambahnya

Meski hal tersebut terjadi, pihak KPK tak langsung mengambilalih langsung kasus yang merugikan negara sebanyak Rp 6,5 Miliar tersebut.

“Kami masih menunggu dulu Polda Sulsel untuk menyelesaikannya dan mengikuti hasil supervisi,” pungkasnya.

Sementara untuk kasus reklamasi Center Poin of Indonesia, kata Laode masih berproses. Kasus tersebut dilaporkan ke KPK sejak tahun lalu.

“Kami sementara lakukan pengumpulan bahan (Pulbaket),” kata Laode.

Jika indikasinya kuat, maka kasus tersebut bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Begitupun jika ada indikasi korupsi, lanjutnya bisa langsung penetapan tersangka.

KPK harus mempelajari berulang-ulang data yang dilaporkan masyarakat. Laode mengatakan, seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi, tidak berarti bersalah. “Tapi ini kita masih pulbaket. Kita tunggu komplikasi kasusnya,” tambahnya.

KPK tak boleh menyebutkan nama seseorang yang masih dalam proses penyelidikan. Penyebutan nama baru dibolehkan ketika kasusnya sudah naik ke proses penyidikan. “Itupun dengan kata-kata diduga,” tegasnya. (*)


div>