SENIN , 19 NOVEMBER 2018

KPK: Emang Siapa Yang Akan Jaga

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Selasa , 21 Maret 2017 14:05
KPK: Emang Siapa Yang Akan Jaga

int

JAKARTA-RAKYATSULSEL.COM — . Sidang e-KTP akan digelar lagi. Hari ini, KPK akan menghadirkan 8 saksi plus 1 saksi yang tak hadir dalam sidang pekan lalu. Siapa saja saksi-saksi tersebut? KPK menutup rapat-rapat. KPK juga masih menutup rapat identitas 14 saksi yang sudah balikin uang korupsi E-KTP. Alasannya, kalau dibongkar takut keamanan ke-14 orang itu terancam.

KPK juga memastikan akan menghadirkan pengusaha Andi Narogong. “Keterangan yang bersangkutan (Andi Narogong) dibutuhkan di persidangan,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin sore.

Kapan Andi Narogong bersaksi di pengadilan? Febri tutup mulut.

Kehadiran Andi Narogong di pengadilan memang sangat dinanti-nanti. Soalnya, Andi disebut-sebut memiliki peran sentral dalam korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi Narogong diketahui beberapa kali melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Golkar saat itu Setya Novanto, Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, dan Bendahara Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dia melobi para pejabat di DPR sebagai representasi partai agar mendukung anggaran proyek e-KTP yang diusulkan. Hingga kemudian, DPR menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sedang 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, seperti anggota Komisi II DPR, Badan Anggaran DPR, hingga pejabat Kemendagri. Andi Narogong pernah sekali diperiksa KPK pada awal Januari 2017.

Selain Andi, KPK juga akan menghadirkan Nazaruddin dalam persidangan. Keterangan Nazar dibutuhkan karena dialah yang pertama mengungkap skandal e-KTP. “Nazar beri informasi cukup banyak di awal terkait kasus e-KTP, jadi keterangan Nazar penting,” tuturnya. Febri menegaskan, KPK tak akan berhenti pada Irman dan Sugiharto saja. Mereka akan menjerat pihak-pihak lainnya.

Kabar yang berhembus, Andi Narogong kini hilang bak ditelan bumi. Apa betul? Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tak mau menjawab. “Aku tidak boleh komen dululah ya,” elak Saut.

[NEXT-RASUL]

Andi sendiri telah dicekal sejak September 2016 lalu bersama Irman, Sugiharto, Isnu Edhi Wijaya, dan Anang Sugiana.

Isnu diketahui sebagai Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). Sementara Anang sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengaku, pihaknya sudah tahu sumber dana yang digunakan Andi untuk membayar anggota komisi II DPR periode 2009-2014. “Saya enggak bisa kemukakan (sumber dananya dari mana), tapi kami mengetahui,” ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Jumat (17/3).

Dalam surat dakwaan, Andi Narogong disebut membagikan uang ke 9 anggota DPR yang terdiri dari komisi II, termasuk Anas Urbaningrum. Paling sedikitnya satu anggota DPR mendapat 50 ribu dolar AS. Uang itu dibagikan pada rentang September-Oktober 2010, di ruang kerja Mustoko Weni, Gedung DPR. Maksud pemberian agar komisi II saat itu menyetujui anggaran pengadaan e-KTP.

Rinciannya, Anas Urbaningrum memperoleh 500 ribu dolar AS dan sebelumnya pada April 2010 menerima sebesar dua juta dolar AS. Kedua, Arief Wibowo menerima 100 ribu dolar, Chaeruman Harahap diberikan 550 ribu dolar, Ganjar Pranowo 500 ribu dolar, Agun Gunandjar Sudarsa satu juta dolar, Mustoko Weni 400 ribu dolar, Ignatius Mulyono 250 ribu dolar, Taufik Effendi 50 ribu dolar, dan terakhir Teguh Juwarno 100 ribu dolar. Nama-nama yang disebut di atas berkali-kali membantah menerima suap.

[NEXT-RASUL]

KPK Lindungi Nama Pengembali Korupsi e-KTP

Melanjutkan keterangan, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan, pihaknya sengaja merahasiakan 14 nama pengembali suap e-KTP dalam persidangan sebagai bentuk perlindungan.

Menurut Laode, akan berbahaya jika nama mereka disebut. Sebab sebagai pihak yang mau bekerja sama, mereka biasanya yang lebih banyak memberikan penjelasan terkait kasus ini. “Keselamatannya siapa yang akan jaga,” kata Laode usai menjadi pembicara dalam seminar “Menelusuri Peran dan Kinerja DPR Dalam Pemberantasan Korupsi” di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemarin.

KPK telah menerima pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari berbagai pihak. Mereka adalah 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. Namun Febri tak merinci apa perusahaan itu dan siapa orang-orang itu.

Meski demikian, Laode menegaskan, ini bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pidana orang-orang ini. Lantas kapan mereka ditetapkan jadi tersangka? “Pasti yang terakhir karena mereka sudah membantu KPK memberikan informasi dan punya niat baik mengembalikan uangnya,” ungkap Laode.

Laode juga menjanjikan, jika mereka koperatif dalam persidangan, KPK akan memberikan keringanan tuntutan. Dimungkinkan juga mereka menjadi justice collaborator (JC). “Nantinya tergantung dari pihak hakim apakah mau mengabulkan atau tidak,” tandas Laode. ***


Tag
  • e-ktp
  •  
    div>