SELASA , 11 DESEMBER 2018

KPK Geledah Rumah Bupati Nganjuk dan Kantor Sekda Jombang

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 06 Desember 2016 21:21
KPK Geledah Rumah Bupati Nganjuk dan Kantor Sekda Jombang

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Penggeledahan dilakukan di lima lokasi di Nganjuk dan Jombang, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi di Nganjuk yaitu di kantor Pekerjaan Umum Bina Marga, kantor Cipta Karya, dan Pengairan. Sedangkan dua lokasi di Jombang adalah di kantor PU Cipta Karya dan Pengairan.

“Proses penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini,” kata Febri dalam keterangan pers, Selasa (6/12).

Selain itu, Febri mengatakan bahwa penyidik juga menggeledah lima lokasi terkait kasus yang sama, Senin (5/12) kemarin. Antara lain, di rumah pribadi Taufiqurrahman, rumah dinas bupati, dan kantor Kabupaten Nganjuk. Sedangkan di Jombang, KPK rumah pribadi Taufiqurrahman dan kantor Sekda Jombang, Ita Triwibawati.

“Penggeledahan untuk mencari bukti-bukti yang ada dan penyidik mempelajari bukti-bukt tersebut yang relevan dengan penanganan perkara,” ujar Febri.

Dari penggeledahan kemarin, KPK menyita uang dan barang elektronik, serta kendaraan. Namun, KPK belum membeberkan nominal uang yang ditemukan saat penggeledahan.

KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka dugaan korupsi di lima proyek Kabupaten Nganjuk pada 2009. Dia diduga turut serta dalam lima proyek pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada 2009.

Antara lain, proyek pembangunan Jembatan Kedungingas, proyek rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk, proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai Kecubung, proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang, an proyek pemeliharaan berkala Jalan Ngangkrek ke Blora di Kabupaten Nganjuk.

Atas perbuatannya itu, Taufiqurrahman diduga melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Selain itu, Taufiqurrahman juga dijerat dengan Pasal 12 huruf B UU Tipikor. Sejak menjabat pada 2008, dia diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan dengan tugas dan kewajiban sebagai bupati Nganjuk.

Namun, KPK belum mengungkap nilai dan asal gratifikasi yang diterima Taufiqurrahman selama menjabat bupati.(Put/jpg/rol)


div>