SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

KPK Pantau LHKPN Pejabat di Sulsel

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 05 Mei 2017 10:06
KPK Pantau LHKPN Pejabat di Sulsel

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Sulsel.

“KPK akan terus memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola di Sulsel berkelanjutan dan bebas intervensi yang tidak sah dari pihak manapun,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (4/5).

Dalam rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di provinsi Sulsel tersebut melahirkan target pembangunan sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis elektronik. Rencananya sistem sudah ada pada tahun 2018 dan sudah akan digunakan untuk menyusun anggaran daerah tahun 2019.

Selain itu KPK tidak hanya melakukan pengawasan pemda, akan tetapi juga memastikan penguatan aparat pengawas intern pemerintah.

“KPK terus mendorong pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi. Olehnya itu setiap pemerintah daerah harus memastikan seluruh penyelenggara negara patuh melapor LHKPN dan menyerahkan ke KPK,” tegas Alexander.

“Begitu juga dengan gratifikasi semua penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerimanya harus melapor kepada KPK,” sambungnya diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (5/5).

Semenara, dalam hal pemberantasan korupsi, KPK tak hanya berhubungan dengan pemerintah daerah tetapi juga sampai kepada masyarakat. Olehnya itu, pihaknya meminta dan mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholder di Sulsel untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa terganggu praktik korupsi.

Dalam kesempatan ini, seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah 24 kabupaten/kota menandatangani komitmen yang tertuang dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi. (***)


div>