KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

KPPBC TMP C Parepare Sosialisasikan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Reporter:

Anastasya

Editor:

Niar

Jumat , 09 November 2018 11:18
KPPBC TMP C Parepare Sosialisasikan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean (TMP) C Kota Parepare menggelar sosialisasi terkait penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, di Hotel Bukit Kenari Parepare, Kamis, (8/10/2018).

Kepala KPPBC TMP C Parepare, Eva Arifah Aliyah mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai sudah melakukan reformasi terkait pengawasan dan pelayanan sejak 2017 lalu.

“Kami mengundang pengguna jasa importir atau eksportir dan pengusaha yang bergerak dibidang cukai untuk menyampaikan tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan selama ini, atau sampai mana kita sudah melakukan reformasi menjadi semakin baik lagi,” ujar Eva.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulsel, Ayyub Yanuar memaparkan bahwa pelayanan kepada pengguna jasa Bea dan Cukai harus maksimal karena pengguna jasa sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara.

“Ini adalah komitmen dari Dirjen Bea dan Cukai. Tidak boleh lagi ada tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa, karena mereka berhak mendapatkan pelayanan yang baik. Untuk itu, kita juga harus membangun sinergitas dengan mereka,” paparnya.

Dia menambahkan jika ada pegawai yang melakukan hal yang tidak terpuji kata dia, maka akan diberikan sanksi.

“Harus diberikan tindakan yang tegas. Jika memang terbukti melakukan kesalahan, harus diberikan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi atau teguran langsung dari pimpinan, tunjangan akan dipotong, penurunan pangkat atau jabatan dan yang paling tinggi yaitu pemecatan,” jelas Ayyub.

Selanjutnya, jika pelanggaran tersebut bersentuhan dengan unsur pidana, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

“Tidak boleh main-main, karena ini adalah komitmen. Tidak boleh lagi ada yang diistimewakan, tidak boleh ada pungutan diluar yang telah ditentukan, dan oelayanan harus maksimal,” tegasnya. (MP1)


div>