KAMIS , 24 JANUARI 2019

KPPS Tidak Netral, Kena Pidana

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Suryadi - Iskanto

Sabtu , 28 April 2018 11:30
KPPS Tidak Netral, Kena Pidana

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi. (Dok.RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menjadi garda terdepan dalam proses pelaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Oleh karena itu, netralitas petugas KPPS dan seluruh perangkatnya adalah harga mati. Terutama dalam menjaga dan mensukseskan pesta demokrasi yang adil dan jujur serta tidak mudah mendapatkan iming-iming dari pihak atau oknum tertentu untuk mencederai demokrasi.

Terkait hal itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi mengatakan, petugas KPPS sejatinya dibentuk menjelang waktu pemungutan suara. Petugas KPPS tersebut diberikan tugas untuk mendistribusikan surat suara hingga tahap rekapitulasi di TPS.

Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh anggota KPPS, Laode mengaku pihaknya telah mengambil langkah dengan menempatkan sejumlah anggota Panwas di TPS dalam melakukan pengawasan. Sehingga, selama jalannya pemungutan suara dapat berlangsung dengan baik dan aman.

“Nantikan mereka dibentuk menjelang hari H pemungutan suara. Dan kerjanya itu mereka nanti adalah mendistribusi C6 kerja mereka juga pada saat pelaksanaan hari H sampai rekap di TPS. Sudah ada Panwas yang akan mengawasi TPS juga,” kata Laode, Jumat (27/4) kemarin.

Untuk sanksi sendiri, apabila ditemukan anggota KPPS yang tidak netral atau melakukan kecurangan Panwas akan mengambil langkah tegas berupa teguran hingga pelaporan ke KPU. Kemudian, jika ditemulan anggota KPPS yang bermain dengan surat suara, baik menambahkan jumlah atau merubah surat suara untuk pasangan calon tertentu maka akan dipidanakan.

“Pasti akan kita rekomendasikan ke KPU agar diberhentikan. Selain diberhentikan, kalau dia menambah-nambah angka, merubah angka itu pidana. Selain administrasi harus dilakukan perbaikan, dia juga harus bertanggungjawab secara pidana,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Iqbal Latif menegaskan untuk menjamin netralitas pengawasan KPPS. Ia mengaku pihaknya telah memberikan pembekalan serta pembinaan melaui bimbingan teknis kepada para KPPS.

“Untuk menjaga netralitas KPPS, kita sudah lakukan bimbingan teknis guna menjalankan tugas dengan baik di lapangan dalam hal ini di TPS,” kata Iqbal, Jumat (27/4) kemarin.

Menurutnya, pihak KPU juga telah melakukan pemetaan daerah dengan jumlah TPS terbanyak disesuaikan dengan jumlah tenaga KPPS di lapangan.

“Untuk menghadapi Pilkada 2018, KPU Sulsel membutuhkan banyak tenaga untuk PPK, PPS, KPPS dan dalam melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Menurut dia, berbeda dengan Pilkada sebelumnya, perekrutan anggota PPS dilakukan oleh KPU dengan melalui tahapan seleksi. “Untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut kami telah melakukan perekrutan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fidaus Muhammad mengatakan meskipun terlihat biasa saja, namun tanggungjawab anggota KPPS cukup besar dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih harus memberi kepercayaan kepada anggota KPPS agar dapat bekerja secara baik dan maksimal.

“Masyarakat harus memberi kepercayaan kepada KPPS sekaligus mengawasi integritas mereka,” kata Firdaus.

Ia menilai, anggota KPPS wajib menjunjung tinggi netralitas agar hal-hal negatif tidak terjadi dalam pelaksanaan pemungutan suara.

“Jangan sampai masyarakat dibuat tidak percaya dengan proses pemungutan suara yang merupakan bagian dari berdemokrasi untuk memilih pemimpin yang baik. Sebaliknya KPPS harus meyakinkan publik mampu menjaga integritasnya,” pungkasnya. (*)


div>