KPPU dan Kemendag Godok Penyeragaman HET Komoditas Beras

Ilustrasi. (int)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini menggodok penyeragaman harga atau menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada para pelaku usaha di pasar tradisional dan tasar swalayan (Retailer Modern).

Hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan harga antara produsen di tingkat petani dan end user (pengguna). Salah satunya seperti komiditi beras

Terkait hal itu, Ketua KPPU RI, Syarkawi Rauf mengatakan penyeragaman harga ini atau penetapan HET di komoditas beras diduga adanya disparitas harga.

“Kalau kita lihat saat ini, hampir merata seluruh Indonesia harga beras di produsen mengalami kekurangan. Dan harganya berbeda-beda ada yang Rp7300 hingga Rp7500 perkilonya,jika masuk ke konsumen terakhir mereka jual seharga sekitar 10 ribu perkilonya. Ini terbukti adanya disparitas harga atau margin yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di rantai distribusi,” ujar Syarkawi saat ditemui di Gedung Keuangan, Jl Urip Soemohardjo, Makassar, Minggu (16/7).

Menurutnya, sebanyak kurang lebih 3000 dirantai distribusi. Jika dikali dengan jumlah produksi padi sebesar 79 hingga 80 juta ton per tahun, akan terjadinya konversi ke beras jikalau dikali dengan margin tersebut.

“Ini terjadi konversi ke besar, kalau mau di tahu menurut data Kementan ada kurang lebih 186 triliun di nikmati orang-orang. Ini cukup lumayan besar, ini membuat kami akan fokus agar bisa mengurangi marginnya serta memperbaiki rantai distribusi,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa KPPU, Polri, Kementan dan Kemendag akan menggodok penetapan HET komoditas beras di berbagia pasar tradisional maupun retail modern.

[NEXT-RASUL]

“Kita akan godok dan mengawasi implementasi keputusan tersebut. Seperti hal yang terjadi daging sapi, minyak goreng dan bawang putih yang saat ini mengalami kestabilan harga,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPPU Sulsel, Ramli Simanjuntak mengatakan hal ini dilakukan karena selama ini nilai bisnis di komoditi sangat besar mencapai sekitar Rp500 triliun per-tahun.

“Tidak hanya itu, komoditi beras merupakan komoditi strategis yang sangat penting bagi masyarakat karena tingkat konsumsinya sangat tinggi,” ucap Ramli.

Selain itu, kata Ramli pertanian khussusnya beras menjadi mata pencaharian utama masyarakat.

“Hingga saat ini terdapat disparitas harga yang sangat tinggi antara harga beras di tingkat petani dan end user khususnya konsumen akhir,” kata Ramli.

Ia menyebutkan, harga beras di tingkat petani sekitar Rp7,500 per-kilogram. Sementara ditingkat end user harganya bisa mencapai Rp10,500.

“Artinya ada selisih harga sekitar Rp3000 per-kilogram, yang dinikmati oleh middle men atau orang-orang yang berada di rantai distribusi,” tambahnya.

[NEXT-RASUL]

Ramli mengungkapkan situasi ini tidak fair bagi para petani maupun bagi konsumen, jika adanya hal ini. “KPPU juga bersama satgas pangan akan fokus pada kegiatan penimbunan dan kartelĀ  beras yang membuat pasokan beras ber kurang di end user dan harganya menjadi sangat tinggi,” tukasnya.

Ia menjelaskan terdapat sekitar Rp185 triliun masuk ke kantong middle men yang ada di rantai distribusi, sementara di petani mendapat bagian kurang lebih dari Rp100 triliun.

“Situasi ini tidak adil bagi petani atau mengeksploitasi petani,” tegasnya.

Pihak KPPU akan melakukan penelusuran jika adanya permainan spekulan harga yang dilakukan oleh para kartel. Ramli bilang hingga saat ini belum ada ditemukan pelaku yang mempermainkan harga.

“Sementara dalam proses penelitian, belum ada buktinya sampai saat ini, harapannya harga beras bisa turun menjadi sekitar Rp8.000 hingga Rp9000 per-kilogram,” tutupnya.