JUMAT , 17 AGUSTUS 2018

KPU Batasi Dana Kampanye Caleg

Reporter:

ISKANTO - SURYADI - FAHRULLAH

Editor:

Lukman

Minggu , 12 Agustus 2018 17:00
KPU Batasi Dana Kampanye Caleg

ILUSTRASI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kampanye Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sulsel akan dimulai pada tanggal 23 September mendatang.

Dalam pelaksaan kampanye tersebut, dipastikan ada aturan main, dalam mensosialisasikan dirinya maupun partai politik agar bisa terpilih dalam pesta demokrasi ini.

Komisioner Devisi Hukum Bawaslu Sulsel Asri Yusuf mengatakan, jika Bacaleg maupun kandidat DPD RI memiliki kesamaan dalam melakukan sosialisasi, namun yang tidak diperbolehkan dalam kampanye mereka melakukan SARA. “Hak-hak melakukan kampanye dan kewajibanya sama (Caleg dan DPD) yang tidak boleh melakukan kampanye sara,” katanya.

Sementara untuk dana kampanye, menurut Asri Yusuf semua kandidat wajib melaporkannya ke KPU sebelum tahapan dimulai. Namun ada perbedaan kandidat DPD dan Bacaleg saat melaporkan dana kampanye mereka.

“Wajib melaporkan, kalau Bacaleg mekanismenya partai yang melaporakan dan DPD langsung calonnya,” tuturnya.

Namun hingga saat ini, Asri belum mengetahui bagaimana teknis laporan dengan alasan sementara luar kota. “Kalau teknis saya harus membuka dulu teknisnya, jangan sampai saya salah sebut,” jelasnya.

Soal batasan bantuan dana kampanye bagi caleg dan calon DPD, Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir mengatakan sesuai PKPU ada batasan dana kampanye. “KPU sudah terapkan aturan batasan dana kampanye yang bisa dimiliki calon presiden, serta anggota legislatif dan DPD dalam pemilu 2019,” katanya.

Soal nominal batasan kata Faisal ada dalam aturan PKPU. Hal ini berlaku untuk calon legislatif maupun calon DPD.

Untuk calon anggota DPD/DPR sumbangan maksimal yang bisa diraih adalah Rp1,5 miliar dari kelompok atau perusahaan dan Rp750 juta jika uang diberikan individu,” ungkapnya.

Lanjut dia batasan dana caleg. Guna mewujudkan biaya politik murah, agar penerimaan dana dibatasi.

Dalam PKPU, tentang Dana Kampanye, ada tiga kriteria sumber modal kampanye yakni dari parpol, perseorangan, dan kelompok atau perusahaan.

Dana Kampanye Pemilu berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu,”

“Setelah itu, KPU menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 22 September 2018, atau sehari sebelum dimulainya masa kampanye,” terangnya.

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syahrir Karim menambahkan, batasan jumlah dana kampanye memang menjadi hal yang penting. Karena selama ini para caleg menganggap materi atau pendanaan adalah satu-satunya jalan menuju kursi legislatif.

“Dalam logika kebanyakan caleg, bahwa kemampuan logistik ini menjadi penentu utama keterpilihan. Logika ini mesti dirubah, bahwa kemampuan logistik/materi bukanlah penentu utama,” kata dia.

Selain modal materi, kata dia, caleg mesti membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Serta memiliki gagasan-gagasan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai maju hanya karena memiliki materi atau sumber pendanaan yang melimpah, lantas tidak memiliki modal sosial.

“Yang mesti ditonjolkan adalah gagasan apa yang dibawa. Nah, terkait pembatasan dana ini, saya kira ini sangat efektif dalam menekan cara-cara caleg dalam mendekati konstituen dengan hanya mengandalkan kemampuan logistik tadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Syahrir Karim menjelaskan bahwa pelaksana pemilu mesti memperketat masalah pendanaan kampenya. Jangan sampai caleg-caleg yang terpilih hanya bermodalkan materi semata dan tidak memiliki potensi sebagai wakil rakyat sama sekali.

“Pembatasan dana ini juga merupakn uji integritas caleg sebagai calon wakil rakyat. Meskipun sangat disadari, bahwa aturan ini masih sangat lemah dalam pengawasannya,” tandasnya. (*)


div>