SENIN , 10 DESEMBER 2018

KPU Bulukumba Wajib Kembalikan Status Bacaleg Partai Berkarya

Reporter:

Salahuddin

Editor:

MA

Kamis , 30 Agustus 2018 09:45
KPU Bulukumba Wajib Kembalikan Status Bacaleg Partai Berkarya

Bawaslu Bulukumba saat menggelar sidang gugatan adjudikasi gugatan Caleg Partai Berkarya Bulukumba, Andi Muttamar Mattotorang, di kantor Bawaslu Bulukumba, Rabu (29/8/2018).

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.COM– Sidang adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulukumba, membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba, tentang hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Bulukumba pada Pemilu 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.
Bawaslu Bulukumba menyatakan formulir Partai Berkarya model B.1-DPRD Kabupaten Bulukumba sudah memenuhi syarat.
“Memerintahkan kepada KPU untuk mengembalikan, Drs H Andi Muttamar Mattotorang, ke dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Dapil Bulukumba 3, nomor urut 9, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Berkarya Bulukumba,” kata Bakri Abu Bakar, di sidang adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilu 2019, di Kantor Bawaslu Bulukumba, Rabu (29/8).
Pembacaan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa Pemilu 2019, dihadiri dua Komisioner KPU Bulukumba. Keduanya adalah Wawan Kurniawan dan Syamsul, sebagai termohon. Sementara itu, Andi Muttamar Mattotorang sebagai pemohon, didampingi Sekertaris Partai Berkarya Bulukumba, Syahrul Lide.
Pembacaan putusan Bawaslu Bulukumba yang diajukan Andi Muttamar Mattotorang sebagai pemohon melawan KPU Bulukumba sebagai termohon, berlangsung sekitar dua jam. Putusan setebal 34 halaman itu dibacakan secara bergantian oleh Komisioner Bawaslu Bulukumba, Ambo Radde, Bakri Abu Bakar, dan Abd Rahman.
Ada sejumlah alasan mengapa Bawaslu Bulukumba mengabulkan gugatan pemohon Andi Muttamar Matotorang.
“Menimbang bahwa penolakan KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Komisioner Bawaslu Bulukumba, Bakri Abu Bakar.
“Bahwa pembatasan hak (sebagai bakal caleg) hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (2) dan pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP,” lanjutnya.
Putusan Bawaslu Bulukumba itu, berimplikasi hukum. KPU Bulukumba wajib melaksanakan putusan Bawaslu.
“Memerintahkan KPU Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan,” ujar Bakri Abu Bakar, mengingatkan.
Sementara itu, Komisioner KPU Bulukumba, Wawan Kurniawan, mengaku menerima putusan Bawaslu Bulukumba. Hanya saja, putusan Bawaslu itu akan dilaporkan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat. (*/D)

 


div>