SENIN , 22 OKTOBER 2018

KPU Cuekin IA, Tolak Tunda Pilgub Gara-gara DP4

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 26 September 2012 12:26

MAKASSAR – Permintaan penundaan Pemilukada Sulsel 2013 yang dicuatkan kandidat Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dicuekin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. Adanya temuan potensi pemilih ganda di DP4, bukan menjadi alasan penundaan Pilgub.

Lembaga penyelenggara pemilukada ini justru meminta semua pihak bersama-sama mengawal proses verifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diindikasikan terdapat 1,4 juta penduduk ganda.

“Tak bisa dipungkiri, ada potensi data ganda yang diberikan pemerintah. Makanya tim kami tengah melakukan croscheck di setiap desa,” jelas Jayadi Nas, Ketua KPUD Sulsel, kemarin (25/9).

Untuk itu, lanjut Jayadi, bila ada tim pemenangan salah satu kandidat menemukan adanya indikasi pemilih ganda, selaku pimpinan KPUD, dia mengimbau agar bisa berkoordinasi dengan pihaknya guna kepentingan validitas DP4. “Kami sangat mengapresiasi masukan baik individu maupun kelompok untuk turut melakukan proses verifikasi. KPUD selalu terbuka  untuk validitas data,” kata Jayadi Nas ketika ditemui di Kantor KPUD Sulsel, Jl AP Pettarani.

Selain itu, Jayadi juga berharap agar setiap komponen yang menginginkan proses pelaksanaan Pilgub nantinya berjalan sesuai aturan, agar selain memberi kritik dan saran, juga mengajak serta masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu.

Sebelumnya, tim pemenangan IA menemukan, dalam DP4 ada pemilih ganda atau ‘jekkong’ yang jumlahnya mencapai 1,4 juta penduduk yang tersebar di 24 kabupaten/ kota. Dari temuan itu, Kota Makassar menjadi daerah terbesar kedua setelah Kabupaten Bone yang jumlah pemilih gandanya mencapai 79.693 ribu orang disusul beberapa kabupaten lainnya seperti Gowa 35.000, Maros 69.747, Wajo 68.056, dan Bulukumba 59.897 (Rakyat Sulsel, Selasa, 25/9).

Komisioner KPUD Sulsel, Ziau Rahman menganggap DP4 itu bukan sebagai alasan acaun utama ditundanya Pemilukada Sulsel,  karena DP4 merupakan data mentah atau data acak yang diserahkan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi yang selanjutnya diserahkan ke KPU untuk dilakukan pemuktahiran data.

“DP4 belum dapat dikatakan pemilih ganda karena itu cuma indikasi saja, lagian yang menyatakan pemilih ganda kan cuma ditemukan sofware yang ada di komputer yang harus kembali diverifikasi,” bebernya.

Jadi, lanjut Ziaur, terlalu cepat kalau mengatakan bahwa DP4 itu merupakan final yang akan mengakibatkan opini terjadinya pemilih ganda. “Jadwal pemuktahiran data sementara berjalan, jadi mari bersama-sama menunggu hasilnya,” pintanya.

Dukungan kepada KPU untuk bekerja secara profesional datang dari gedung wakil rakyat. Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Ajiep Padindang, menilai DP4 bukan suatu masalah krusial karena DP4 itu merupakan data yang diserahkan ke KPUD untuk diverifikasi. “Serahkan saja kepada KPU, karena yang berhak menetapkan DP4 menjadi DPS dan menjadi DPT adalah KPU, jadi tidak ada masalah,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Akmal Pasluddin  menambahkan, berikan kesempatan ke KPUD untuk melakukan verifikasi temuan-temun yang ada, agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah besar. “Biarkanlah KPUD melakukan kerjanya untuk melakukan verifikasi,” ucapnya.

Terpisah, pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Haris mengungkapkan, angka DP4 harus valid, sebab angka tersebut yang akan menjadi dasar angka DPT nantinya. Bagi dosen Sospol Unhas ini, jika angka DPT yang tidak valid akan memicu beberapa persoalan. Mungkin akan dapat dijadikan senjata dalam negative campaign ataupun dapat dipersoalkan ketika pelaksanaan pilgub telah usai. “Angka ini harus fix agar tidak menjadi bola liar di kemudian hari,” tegasnya.

Menanggapi adanya data bermasalah atau diduga ganda sebesar 1,4 juta lebih, Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel, Hasbi Nur, mengaku tidak setuju jika Pemprov Sulsel disalahkan. Menurutnya, permasalahan DP4 selalu menjadi isu politik yang klasik di setiap perhelatan pemilu dimana-mana di Indonesia.

“Saat ini KPUD belum selesai menjalankan tugasnya bahkan dibeberapa tempat belum memulai pendataan dari rumah ke rumah dalam upaya menghasilkan data wajib pilih yang baik dan valid,” kata Hasbi, saat dihubungi via telepon, Selasa (25/9).

Terkait data yang disampaikan ke media massa tersebut, Hasbi kembali menyatakan bahwa data tersebut memang perlu jadi bahan dalam pemutakhiran yang dilakukan KPUD, terlalu besar yang diduga bermasalah, karena data pemilih pada Pilpres 2009 justru lebih banyak dibanding kemungkinan data pemilih pilgub sekarang.

“Bila data yang dimuat media tersebut benar, dalam kondisi sekarang tidak mungkin data wajib pilih selama tiga tahun tidak bertambah, bahkan bila data tersebut benar justru jumlah wajib pilih di tahun 2013 nanti menurun dibanding tahun 2009. Sumber data kependudukan yang dimuat memang tidak disebutkan secara jelas dari mana, mohon diserahkan bukti–buktinya bila berlangsung sekarang ini, sehingga bisa bermanfaat dan mengurangi permasalahan data dalam DPT nantinya,” paparnya. (RS6-RS11-RS12-RS5/D)


Tag
div>