SENIN , 22 OKTOBER 2018

KPU Dilema

Reporter:

Suryadi - Iskanto - Fahrullah - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 25 April 2018 13:50
KPU Dilema

Dok. RakyatSulsel

– Antara Keputusan Panwaslu atau MA
– Soal Diskualifikasi DIAmi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mengaku dilematis. Ada dua keputusan yang sama-sama mengikat soal diskualifikasi Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), yakni dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Mahkamah Agung (MA).

Komisioner KPU Makassar, Rahma Saiyed, mengungkapkan, KPU sudah menerima salinan keputusan MA yang menolak kasasinya. Namun, KPU tidak akan langsung mengambil putusan untuk mendiskualifikasi pasangan DIAmi, sebelum melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kuasa hukum, KPU Provinsi, dan KPU Pusat.

“Kami akan mengkonsultasikan ini kepada KPU Sulsel dan KPU RI. Ketua KPU Makassar sekarang sedang berada di Jakarta. Kami juga rapat logistik, tapi sekaligus konsultasi ke KPU RI,” kata Rahma, Selasa (23/4) kemarin.

Rahma mengakui, saat ini pihaknya diperhadapkan dengan kondisi yang berat. Mengingat, ada dua keputusan yang saat ini sama-sama mengikat terhadap persoalan ini. Yakni, keputusan Panwaslu Makassar yang menilai tak ada kekeliruan dalam keputusan KPU, lalu terbaru MA yang mengeluarkan keputusan sebaliknya.

“Putusan MA final, pun juga putusan Panwaslu bersifat final dan mengikat. Sebab, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses, baik dalam pemilu maupun pilkada,” terangnya.

“KPU Makassar belum berani mengambil keputusan seperti itu dengan cepat, tergantung nanti hasil konsultasi kami dengan kuasa hukum dan KPU diatas kami,” lanjutnya.

Ketua KPU Makassar, Syarif Amir, menambahkan, pihaknya masih mempelajari putusan kasasi dari MA. KPU Makassar akan melakuan rapat internal membahas kelanjutannya.

“Kami belum bicara teknis soal bentuk logistik kotak kosong atau lainnya. Masih kami akan lakukan pembahasan internal untuk kelanjutannya seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, KPU saat ini masih tidak boleh melangkah lebih jauh. Harus disertai dengan pertimbangan dan kehati-hatian.”Kami juga berhati-hati ambil keputusan,” imbuhnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel, Asry Yusuf, juga mengakui jika pihak Bawaslu saat ini dilematis, sehingga masih berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat terkait keputusan MA dan Panwaslu. “Ini juga kami bingung. Mengingat putusan Panwaslu dan MA. Jadi kami berkoordinasi dengan Bawaslu RI soal putusan MA, baru kami ambil langkah untuk solusi,” tuturnya.

Sementara, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Sakka Pati, menilai, putusan Panwaslu dan MA sama-sama mengikat. Kalau dilihat sejak awal, semua pihak menghormati putusan MA yang sebagai putusan hukum.

Namun, mengingat Pilwalkot Makassar di tingkat kabupaten kota, maka putusan final harus merujuk pada Panwaslu dan Bawaslu.

“Di sisi lain, putusan Panwaslu juga adalah putusan. Karena sama final dan mengikat, maka karena kita berbicara rezim pilkada, maka yang dilaksanakan adalah putusan Panwaslu,” terangnya.

Secara pandangan hukum, KPU sulit mengambil keputusan karena ada putusan MA yang juga final dan mengikat. Jika tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah pidana dan DKPP. Oleh sebab itu, ia menyarankan yang harus segera bersikap adalah KPU, supaya kandidat bisa mengambil langkah hukum.

“Mengingat tahapan tidak boleh berhenti karena adanya masalah hukum. Meskipun batas akhir pencetakan kertas suara sampai tanggal 30 April. Namun upaya hukum masih terbuka sampai 23 Mei 2018,” jelasnya.

Ia menambahkan, politik hingga di MA adalah permainan tingkat elite, layaknya sebuah permainan pemutaran film. Jika ada berkehendak, akan menekan remote dan mengobok-obok sesuka hati.
“Jadi harus hati-hati, kita ini hanya objek,” tambahnya lagi.

Terpisah, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Syarifuddin Jurdi, menuturkan, merujuk pada putusan MA, maka Pilwalkot Makassar akan memiliki nasib yang sama dengan Pilkada Bone dan Enrekang. Kandidat hanya akan dihadapkan pada perlawanan melawan kotak kosong.

“Pilkada Kota Makassar berdasarkan keputusan MA bahwa kasasi yang dimohonkan KPU Kota Makassar ditolak dan KPU menjalankan keputusan tersebut, maka otomatis hanya ada satu calon,” kata Syarifuddin.

Namun, kata dia, untuk menang dari kotak kosong bukan menjadi hal yang mudah. Tetapi dibutuhkan strategi yang matang untuk menarik simpati masyarakat yang awalnya mendukung pasangan yang gugur.

“Pasangan nomor satu di Pilkada Makassar statusnya seperti Enrekang dan Bone melawan kotak kosong,” terangnya.

Konsultan Politik Jaringan Suara Indonesia (JSI) Nursandy, menilai, penentuan Pilwalkot Makassar hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja ada di KPU. Apakah nantinya KPU mengikuti apa yang menjadi putusan MA, atau malah sebaliknya.

“Jika KPU Makassar mengeksekusi putusan MA, maka otomatis hanya menyisakan Appi-Cicu sebagai paslon tunggal yang bertarung di Pilwalkot Makassar. Hal ini berarti statusnya sama dengan Pilkada Bone dan Enrekang, meski proses yang dilalui sangatlah berbeda,” jelas Nursandy.

Nursandy menjelaskan, meskipun MA telah menolak kasasi yang diajukan oleh KPU, tetapi sampai saat ini pasangan DIAmi masih terus berupaya untuk tetap dapat menjadi kontestan pada pilkada mendatang.

“Hingga hari ini, kita masih melihat kubu Danny-Indira terus berupaya menempuh langkah alternatif atas persoalan tersebut. Jadi, beberapa hari ke depan bisa saja masih ada dinamika baru yang akan muncul,” pungkasnya. (*)


div>