RABU , 14 NOVEMBER 2018

KPU Dinilai Tak Serius Soal Partisipasi Pemilih

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Senin , 19 Maret 2018 10:35
KPU Dinilai Tak Serius Soal Partisipasi Pemilih

Dok. RakyatSulsel

Pakar : Banyak Pemilih TMS, Itu Masalah

MAKASSA, RAKYATSULSEL.COM – Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah dilaksankan oleh KPU kab/kota di Sulsel, Sabtu (17/3/2018) lalu.

Sejumlah persoalan pun muncul, seperti masih banyaknya pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di Kabupaten Luwu ada sekira 65.129 Pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari 262.447 pemilih sesuai jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), atau sekira 20 persen lebih dari jumlah DP4.

Sedangkan di Kabupaten Pangkep, Bawaslu menyayangkan kinerja KPU yang menetapkan 38.449 pemilih masuk kategori TMS dari 255.494 pemilih sesuai DP4.

Kondisi ini pun dinilai bahwa kinerja KPU tidak beres dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagi kegiatan demi meningkatkan partisipasi pemilih untuk pilgub dan pilkada serentak 2018 ini. Seperti jalan santai di saat hari bebas kendaraan, publikasi di media massa dan pemasangan alat peraga termasuk pemasangan stiker di berbagai titik.

“Berbagai sosialisasi telah kami lakukan, dan hasil sementara ini bagus,” ujarnya Minggu (18/3).

Dijelaskan, KPU Sulsel menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Juni 2018 sebesar 78 persen atau dibulatkan menjadi 80 persen.

“Berkenaan pilgub dan pilkada. Orientasinya untuk meningkatkan capaian partisipasi pemilih hingga 78-80% di seluruh wilayah di Sulsel,” katanya.

Oleh sebab itu, kata dia. KPU melakukan kerja yang konkret, jelas, terpadu, dan memenuhi target pemilih yang jelas. Untuk mencapai hal itu, pihaknya melakukan beberapa upaya.

Salah satunya, bekerja sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, media, LSM, serta tokoh agama dan masyarakat.

“Sekarang kami terus berupaya membangun suatu pola sosialisasi yang lebih strategis, baik komunitas, perguruan tinggi serta kelompok masyarakat dan tokoh agama. Tujuan meningkatkan partisipasi pemilih,” tuturnya.

Ia menambahkan, melalui hasil pleno KPU Sabtu malam. jumlah DPS Sulsel mencapai total 5.928.656 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Hal ini kata dia, berpatokan pada coklit dan laporan Disdukcapil ke KPU.

“Dan hasil DPS, kota Makassar memiliki jumlah DPS tertinggi,” tuturnya.

Sebelum ditetapkan setiap KPUD Kabupaten/Kota menyampaikan jumlah DPS mulai dari jumlah TPS hingga jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin dan jumlah pemilih potensial.

Iqbal berharap agar publik selaku objek dalam Pilgub Sulsel bisa berpartisipasi dalam kegiatan Pilkada kali ini. Sehingga hal suara bisa dapat disalurkan ke TPS nanti.

“Kami KPU berharap, partisipasi publik dalam kegiatan pilkada ini, agar bisa memperkuat data pemilih yang akurat di pilgub Sulsel nanti,” ujarnya.

Sementara itu, komisioner KPU Sulsel, yang membidangi sosialisasi serta pastosipasi pemilih. Faisal Amir yang dikonfirmasi perihal berapa alokasi khusus anggaran KPU untuk kegiatan sosialisasi partisipasi pemilih mengakulupa besaran anggaran khusus untuk sosialisasi pemilih karena semua data masih tersimpan di kantor.

“Saya lupa besaran nominal. Dapat di kantor, yang jelas semua kegiatan sosialisasi ada anggaran khusus,” singkatnya.

Menanggapi ketidakseriusan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Pakar politik Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas beranggapan, sebagai penyelenggara Pilkada KPU seharusnya fokus perhatian pada masalah krusial yaitu partisipasi pemilih melalui pendataan agar target Pilkada bisa tercapai.

“Karena salah satu tolak ukur sukses Pilkada pada partisipasi pemilih. Kalau begini pasti ada penilaian KPU tak serius soal sosialisasi partisipasi pemilih,” katanya.

Lebih lanjut mantan ketua KPU Sulsel ini menilai jika banyak masyarakat masuk kategori TMS. Patut dipertanyakan pihak PPDP serta KPUD di Kabupaten kota soal pendataan saat Coklit.

“Artinya KPUD di daerah, serius mendata melalui coklit atau tidak. Karena, jika banyak warga TMS itu masalah,” katanya.

Dikatakan, meningkatnya partisipasi pemilih merupakan kunci sukses Pilkada dan Pilgub Juni mendatang. Hal ini akan memberikan dampak positif jika target sesuai yang diharapkan KPU.

Oleh sebab itu, ia berharap pihak KPUD Kabupaten/kota melakukan pendataan yang teliti agar mendeteksi warga yang belum termuat di database pemerintah setempat. “Perlu ketelitian untuk mendeteksi ulang,” pungkasnya. (*)


div>