RABU , 15 AGUSTUS 2018

KPU Gugurkan Petahana Parepare

Reporter:

Suryadi - Al Amin

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 05 Mei 2018 14:34
KPU Gugurkan Petahana Parepare

Dok. RakyatSulsel

*Soni Sumarsono Bela TP*

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Diskualifikasi pasangan calon (paslon) kembali terjadi. Kali ini, giliran petahana Parepare, HM Taufan Pawe-H Pangerang Rahim (TP-PR) yang digugurkan.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare nomor 63/PL.03.3-Ktp/7372/KPU-Kot/V/2018 menetapkan pemberian sanksi pembatalan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut satu atas nama HM Taufan Pawe-H Pangerang Rahim.

Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah mengatakan, putusan tersebut berdasarkan kajian dan hasil konsultasi berjenjang pihaknya dengan KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI.

“Setelah melalui rapat pleno pada pukul 03.00 Wita, kami memutuskan menjatuhkan sanki pembatalan kepada pasangan nomor urut satu, HM Taufan Pawe-H Pangerang Rahim, sesuai dengan rekomendasi Panwaslu,” jelas Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah, dalam konfrensi pers, Jum’at (4/5/2018) kemarin.

Pembatalan pencalonan pasangan TP-PR dilakukan KPU sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Parepare terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Pilkada.

Oleh Panwaslu sesuai surat bernomor 83/SN-24/PM-00.05/IV/2018 perihal pemberitahuan status laporan menyebutkan, laporan warga terkait mutasi ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare dan pembagian Rastra diduga memenuhi unsur pasal 188 Juncto pasal 71 ayat 3, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Status laporan diteruskan Panwaslu kepada Kepolisian Resort (Polres) Parepare dan diteruskan sebagai pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Parepare, 27 April 2018.

Pasal 71 (3) UU No.10/2016 menyebutkan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pada Pasal 71 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Meski demikian, pihak KPU masih memberi waktu tiga hari kepada yang bersangkutan menempuh jalur hukum ke PT TUN atau pun MA. “Yang bersangkutan diberikan tenggang waktu selama tiga hari untuk melakukan upaya hukum lain,” ungkapnya.

Ketua Panwaslu Parepare, Muh Zainal Asnun tak mau berkomentar banyak. Menurutnya, keputusan akhir Panwas telah diberikan ke KPU. “Hasilnya sudah kami sampaikan ke KPU, jadi mereka putuskan,” singkatnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi menegaskan, sebagai lembaga pengawas pemilu apapun keputusan Panwaslu pihaknya ikut mendukung karena punya kewenangan yang sama.

“Kami Bawaslu dukung kuputusan Panwaslu. Secara fungsi Panwaslu awasi tingkat kabupaten/kota. Sedangkan Bawaslu awasi provinsi,” kata Laode.

Saat ditanya mengenai pelanggaran calon petahana Parepare, padahal sebelumnya telah dilakukan sidang di Bawaslu Sulsel, Laode menuturkan, putusan Bawaslu adalah rekomendasi dari Panwaslu.

Oleh sebab itu, pihaknya tak bisa ambil keputusan. Sehingga hasil sidang putusan dikembalikan ke Panwaslu untuk menjadi rekomendasi dan diteruskan ke KPU Kota Parepare untuk tindak lanjut.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono angkat bicara soal nasib dua kepala daerah, Danny Pomanto (Makassar) dan Taufan Pawe (Parepare) yang dicoret dalam bursa calon kepala daerah 2018.

Soni Sumarsono menilai, kedua petahana tersebut tidak melakukan money politics atau tidak menyalahgunakan posisinya sebagai kepala daerah untuk maju di Pilkada Serentak 2018. Katanya, keduanya hanya menjalankan programnya yang sudah di tetapkan sebelumnya.

“Yang dianulir silahkan gugat kembali, masih ada upaya hukum lain. Saya koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu pusat. Harusnya kalau melaksanakan program APBD tidak masuk money politic,” katanya.

Penjabat Gubernur Sulsel ini pun mengimbau kepada KPU dan Bawaslu setempat agar tidak melangkahi wewenang KPK dan Kejaksaan.

“Itu tidak ada hubungannya sebenarnya dengan money politic, kalau ada korupsi maka jangan langkahi wewenang KPK, biarkan yang turun KPK atau Kejaksaan, bukan Panwaslu. Tapi jika tidak ada APBD malah para kandidat menambah dari uang pribadi berarti itu pelanggaran,” ujar Sumarsono.

Lebih jauh Sumarsono menggambarkan persoalan yang terjadi di Parepare. Menurutnya, pembagian beras raskin (Rastra) yang dilakukan oleh Pemkot Parepare harusnya diklasifikasi ke Kementerian Sosial. Termasuk penambahan 5 liter dari 10 liter beras yang diberikan kepada masyarakat.

“Kalau yang 5 liter ini ditanggung oleh APBD artinya sudah disetujui bersama DPRD. Sehingga untuk mencapai 15 kilo rastra, maka 10 kilo yang sudah disetujui Kemensos ditanggun oleh APBN dan yang 5 kilo lainnya dari dari APBD. Dan semuanya sah, diakui oleh kementerian,” paparnya.

Sebagai Pembina kepala daerah, dirinya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh bupati atau wali kota sepanjang mengikuti program APBD. “Kita hormati proses hukum yang berlaku, kontes saya hanya pembina kepala daerah, saya akan lindungi kepala daerah yang bekerja sesuai aturan,” pungkasnya. (*)


div>