JUMAT , 14 DESEMBER 2018

KPU Harus Berani!

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Selasa , 15 Mei 2018 13:56
KPU Harus Berani!

Dok. RakyatSulsel

– Didesak Eksekusi Putusan Panwaslu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar harus berani mengambil keputusan untuk mengeksekusi putusan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini penting untuk memberikan kepastian terhadap status Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar.

Danny mengaku tetap optimistis bakal kembali masuk dalam kontestasi Pilwalkot Makassar, meski sebelumnya sempat didiskualifikasi oleh KPU. Dengan adanya putusan Panwaslu yang menerima gugatan DIAmi, mengembalikan kepercayaan diri tim yang sebelumnya setengah-setengah mendukung, menjadi secara penuh mendukung.

“InsyaAllah kita masuk. Tetap gerakannya pada apa yang sudah ada,” kata Danny, Senin (14/5).
“Banyak yang terjadi seperti itu, tadinya setengah-setengah menjadi full dukungan. Yang dulu sudah penuh, mereka (tim) berubah menjadi lebih militan lagi. Artinya, proses kampanye terjadi secara alamiah dengan adanya peristiwa ini (sengketa pilkada),” lanjutnya.

Pihaknya juga mengapresiasi media massa yang memberitakan secara positif apa yang terjadi pada DIAmi. “Teman-teman media yang memberitakan kami merupakan kampanye yang efektif. Dalam kampanye itu melibatkan emosi masyarakat karena ada hal-hal yang menyangkut ketidakadilan yang kami alami, kemudian Panwaslu mengembalikan demokrasi yang benar,” ucapnya.

Ia pun tidak mempermasalahkan ketika ada tim yang goyah. Meski demikian, pihaknya menyakini dengan gugatan yang diterima akan mengembalikan keoptimisan tim yang ada. Mulai tim tingkat bawah hingga ke tim tingkat atas.

“Tidak apa-apa mereka goyah, InsyaAllah mereka kembali. Dan yang ragu-ragu sebelumnya tidak mendukung kami, menjadi mendukung kami. Banyak seperti itu,” terangnya.

Sementara, Komisioner KPU Sulsel Bidang Hukum, Khairul Mannan, mengatakan, KPU Sulsel belum bisa mengambil langkah jika salinan belum diperlihatkan oleh KPU Makassar. Pihaknya akan membantu KPU Makassar untuk berkoordinasi dengan KPU RI, untuk langkah teknis terkait putusan Panwaslu.

“Kami harus lihat dulu salinan putusan Panwaslu. Apakah instruksi atau hanya rekomendasi biasa,” kata Khairul.

Menurutnya, ada dua putusan yang masih berlaku dan memiliki landasan hukum. Yakni putusan MA dan putusan Panwaslu, yang sama-sama punya legalitas.

Pakar Hukum Tata Negara Unhas Makassar, Prof Dr Aminudin Ilmar, berpendapat, putusan MA selesai setelah dilaksanakan oleh KPU dalam bentuk keputusan KPU, belum lama ini. Sehingga, tidak ada lagi hubungan atau kaitan putusan Panwaslu dengan putusan MA.

“Yang dipersoalkan adalah SK KPU yang cacat dan merugikan pasangan calon lain,” ujarnya.

Menurut Guru Besar Hukum Administrasi Tata Negara itu, kalau ada gugatan terkait keputusan KPU, hal itu berkaitan dengan adanya ketidakabsahan terbitnya keputusan tersebut. Apakah berkenaan dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berkenaan pula dengan syarat pencalonan dan syarat calon dan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No 10 Tahun 2016 yang berakibat pasangan calon dapat dibatalkan, bukan dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 PKPU No 15 Tahun 2017.

Pakar Hukum Kepemiluan, Mappinawang, mengungkapkan, setelah ada putusan yang mengikat, KPU Makassar harus berkordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Apalagi setelah putusan, mereka diberikan waktu selama tiga hari.

Menurutnya, KPU Makassar masih dilema karena adanya dua keputusan yang mengikat, antara Mahkamah Agung (MA) dan Panwaslu Makassar. “Pastinya dilema, karena ada dua putusan yang mengikat. Namun, harus konsultasi dengan instansi di atasnya (KPU RI), karena semua keputusannya final,” kata Mappinawang, terpisah.

Mappinawang mengingatkan, dalam memutuskan sikap nantinya, harus ada landasan hukum yang kuat, agar Pilwalkot Makassar ini lebih baik lagi. “Harus ada pertimbangan berdasarkan hukum dan rasional dalam menyikapi. Apakah dia mau melakukan itu (ikuti putusan Panwaslu), atau tidak,” lanjutnya.

Saat ini, kata Mappinawang, masih ada satu lagi gugatan DIAmi yang berproses di MA. “Ada dua perkara gugatan dengan objek yang sama. MA saat ini belum mengambil sikap, apakah dikabulkan atau tidak. Sehingga, masih perlu kejelasan disitu,” jelasnya.

Ditanya apakah DIAmi bisa mencabut gugatan di MA, Mappinawang menjelaskan, untuk mencabut gugatan tersebut ada sejumah mekanisme yang harus dilakukan penggugat.

“Kalau pencabutan ada mekanismenya. Jika sudah ada di hakim, maka tidak cukup kalau memasukkan saja, tapi harus ada juga sikap dari hakim pemeriksa,” imbuhnya.

Sedangkan, Pengamat Hukum Unhas, Jayadi Nas, mengatakan, putusan Panwaslu Makassar yang menerima gugatan DIAmi, lebih mengarah kepada ketidakjelasan arah politik di Pilwalkot Makassar. KPU Makassar diperhadapkan dengan dua keputusan yang akan dilaksanakan. Pertama soal putusan MA atau mengakomodir putusan Panwaslu.
“KPU harus tegas soal ini. Didalam mengambil keputusan dengan sedapat mungkin konsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi. Kasus ini sama dengan kasus sebelumnya di Panwaslu, sehingga Panwaslu hanya memperkuat alasan,” terang Jayadi.
Putusan MA, menurut Jayadi, harusnya lebih dan dijadikan pertimbangan. Karena dalam perundang-undangan, MA lebih memungkinkan dari putusan Panwaslu, meski sama-sama putusan final dan mengikat.
“Tapi kan ini sampai ke MA, menurut saya dibutuhkan ketegasan teman-teman KPU untuk mengambil sikap dengan suatu keyakinan hukum,” ujarnya.

Tim pendukung parpol dan tim pemenangan, juga harus diberikan kepastian dalam Pilwakot, agar semangat mereka tidak terpecah. Kendati, banyak juga tim yang masih percaya dengan paslon DIAmi.

Menanggapi kondisi tersebut, salah satu tim hukum Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu), Irfan Idham, menegaskan, harusnya Panwaslu tidak menerima gugatan DIAmi. Sebab, DIAmi bukan lagi pasangan calon sejak didiskualifikasi oleh KPU, beberapa waktu lalu.

“Harusnya Panwaslu tidak bisa menerima gugatan DIAmi. Jadi hanya bisa mengakomodir pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) pada Pilwalkot 27 Juni mendatang, sesuai putusan PT TUN yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung,” ujar Irfan.

Putusan Panwaslu tersebut dinilai cacat formil. Apalagi, dalam amar putusan yang telah dibacakan, Panwaslu Kota Makassar disebutkan “memerintahkan” kepada KPU Makassar untuk menerbitkan surat keputusan dan memasukkan kembali pasangan DIAmi sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Padahal, Panwaslu dalam hal ini tidak berwenang memerintah KPU.

Menurut Irfan, putusan yang dibacakan komisioner Panwaslu tersebut aneh dan telah jauh keluar dari aturan, khususnya Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017.

“Sejak kapan Panwaslu bisa memerintah KPU. Jelas ini sangat menyalahi aturan, khususnya Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017, yaitu formulir model PSP 20. Dalam format yang diatur dalam Perbawaslu, Panwas hanya boleh “meminta” kepada KPU. Jadi, Panwaslu tidak boleh memerintahkan. Hal itu jelas, silahkan baca,” paparnya.

Dengan demikian, sambungnya, maka putusan yang telah dibacakan Panwaslu tersebut telah cacat formil sehingga tidak ada kewajiban bagi KPU untuk menindaklanjuti sebuah keputusan yang cacat formil. Selain itu, kekeliruan paling parah yang dilakukan oleh Panwaslu Makassar, adalah karena menerima permohonan pasangan DIAmi.

“Disini awal mula kekeliruan Panwaslu. Seharusnya Panwaslu tidak boleh lagi memeriksa surat keputusan yang lahir dari produk badan peradilan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan UU TUN khususnya pasal 2 huruf e,” jelasnya.

“Sekalipun Panwaslu telah mengeluarkan putusan, namun putusan yang dikeluarkan Panwas tidak boleh mengkoreksi putusan Mahkamah Agung, yang sudah berkekuatan hukum tetap apalagi mau menggugurkan, itu sangat keliru,” tutupnya. (*)


div>