RABU , 12 DESEMBER 2018

KPU Harus Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Senin , 21 Agustus 2017 09:28
KPU Harus Tingkatkan Partisipasi Pemilih

ASEP/RAKYAT SULSEL/D TINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel saat menggelar rapat koordinasi, beberapa waktu lalu. Dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis, KPU dituntut bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak yang akan digelar 2018 mendatang.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, mesti bekerja ekstra dalam menggenjot partisipasi pemilih. Apalagi, menurut data KPU, partisipasi pemilih di Pilgub tahun 2013 lalu mengalami penurunan menjadi 70 persen, dari sebelumnya di Pilgub 2008 yang mencapai 72 persen.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memutuskan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada pada 12 kabupaten/kota di Sulsel, dengan angka yang cukup fantastis. Khusus untuk Pilgub Sulsel, pemprov, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel telah menyepakati anggaran sebesar Rp 635 miliar. Dengan rincian, KPU Sulsel mendapatkan jatah Rp 460 miliar, dan Bawaslu Sulsel Rp 175 miliar.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Irfan AB, mengatakan, KPU Sulsel sebagai penyelenggara Pilgub dan Pilkada, harus bekerja ekstra dalam meningkatkan pertisipasi pemilih. “Kita berharap dengan banyak biaya yang keluarkan oleh pemprov, KPU bisa memberikan pendidikan politik untuk rakyat, sehingga sadar akan hak-haknya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Irfan, Minggu (20/8).

Ia menambahkan, dengan anggaran sosialisasi, diharapkan pula angka partisipasi pemilih bisa ditingkatkan. “Kita juga berharap angkat partisipasi pemilih bisa meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Mengenai target KPU sebesar 80 persen pemilih pada Pilgub dan Pilkada 2018 mendatang, Irfan mengatakan, jika tidak mencapai target tersebut, maka KPU harus menjelaskan penyebabnya. “Apakah tingkat pendidikan politik lemah atau ada penyebab lain,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, kurangnya minat pemilih datang ke TPS, karena ada beberapa penyebab. Mulai dari masyarakat tidak memiliki panggilan, hingga minat masyarakat pemilih kurang.

[NEXT-RASUL]

“Banyak kasus di lapangan, mereka tidak mendapatkan panggilan untuk memilih, dan ada juga masyarakat yang tidak sadar untuk datang memilih. Disinilah peran KPU harus ditingkatkan agar hal ini tidak terjadi,” jelasnya.

Sementara, Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, pihaknya sebagai penyelenggara Pilgub dan Pilkada akan intens melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode team work. Salah satu strategi adalah menggandeng berbagai pihak termasuk komunitas dan juga perguruan tinggi.

“Tentu untuk meningkatkan partipasi pemilih kita intens sosialisasi. Salah satu kegiatan adalah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan komunitas untuk sosialisasi di berbagai lokasi termasuk kampus dan sekolah,” kata Iqbal.

Ia menjelaskan, kekhawatiran publik soal rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 tersebut, cukup beralasan. Mengingat, pada pilkada serentak kali ini, sosialisasi dan kampanye diatur seketat dan seefisien mungkin.

“Konsekuensinya, gema pilkada tidak seperti pilkada sebelumnya. Publik pun menurun animonya. Intensitas komunikasi dialogis antara kandidat dengan konstituen berkurang drastis,” jelasnya.

Iqbal menambahkan, meskipun variabel partisipasi pemilih bukanlah indikator penentu kualitas keberhasilan pilkada, namun bagi negara yang sedang dalam proses konsolidasi demokrasi, partisipasi pemilih dianggap salah satu faktor penunjang legitimasi politik bagi pemerintahan terpilih. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi kedepan menghadirkan pihak tertentu, yakni narasumber yang berkompeten, guna menyampaikan tentang pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilih.

[NEXT-RASUL]

“Hal ini menjadi penekanan, karena siswa atau mahasiswa di jenjang sekolah dan kampus yang usianya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP, sehingga telah mempunyai hak pilih pada pemilihan di tahun 2018 dan pemilihan berikutnya,” jelasnya.

Tak hanya itu, kata Iqbal, sosialisasi juga akan dilakukan di kalangan masyarakat yang berada di pelosok. Sosialisasi juga harus diawasi dan dilakukan secara efektif, khususnya menjangkau pemilih pemula dan masyarakat di daerah pedalaman.

Pasalnya, selama ini sosialisasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemilu bagaikan formalitas belaka, akibatnya angka Golongan Putih (Golput) semakin membengkak.

“Intinya prioritas juga warga yang cacat, tunanetra dan lainnya akan dilakukan juga sosialisasi untuk menyalurkan hak suara,” pungkasnya.

Pakar Pemerintahan Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Andi Lukman Irwan, mengatakan, pemilih golput terkategori sebagaiĀ  pemilih yang tidak dapat informasi dan pemilih apatis. Ia mengimbau, untuk kategori pertama, KPU harus lebih kreatif dalam menyasar pemilih yang jauh dari pusat, dan tidak memiliki akses informasi media, baik media mainstream maupun media sosial.

“Misalnya di pelosok dan pegunungan yang tidak ada jaringan, ini jadi prioritas sosialisasi KPU,” ujarnya.

Untuk pemilih yang jauh dari pusat informasi dan tidak ada akses komunikasi, Lukman mengatakan, penting bagi KPU untuk berkolaborasi dengan partai politik untuk memberikan informasi dan pendidikan politik yang memadai.

[NEXT-RASUL]

“Apalagi jejaring parpol yang sampai pada level masyarakat bawah, dapat dimanfaatkan KPU dalam sosialisasi setiap tahapan-tahapan pilkada,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan terberat KPU adalah memberikan penyadaran kepada pemilih rasional apatis, yang tidak menggunakan hak pilih. Pasalnya, tidak ada partai politik atau calon yang dapat mengakomodasi kebutuhannya ataupun pesimis terhadap proses pilkada. (D)


div>