SENIN , 18 JUNI 2018

KPU Jangan Disusupi Calon Titipan

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Selasa , 06 Februari 2018 12:30
KPU Jangan Disusupi Calon Titipan

Dok. RakyatSulsel

– Timsel Harus Jaga Netralitas

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan penentu sukses tidaknya pesta demokrasi. Karena itu, KPU jangan sampai disusupi calon titipan, apalagi dari kandidat.

Tim Seleksi (Timsel) KPU Sulsel saat ini tengah menyiapkan beberapa agenda. Salah satunya, tahapan pendaftaran bagi semua kalangan yang ingin mendaftarkan diri sebagai komisioner KPU Sulsel.

Tahapan pendaftaran anggota KPU dibuka tanggal 12 – 22 Februari ini. Netralitas KPU merupakan harga mati. Olehnya itu, tim seleksi diharapkan bekerja profesional dan menghindari calon titipan dari luar, apalagi dari kandidat.

Ketua Timsel, Basti Tetteng, menjelaskan, tahapan akan dimulai dengan pendaftaran tanggal 12 Februari sampai 21 Februari 2018, di Sekretariat Tim Seleksi Jalan Landak Baru/Bontolangkasa 1 No 1 A (Depan SD Pertiwi).

“Tahapan seleksi anggota KPU Sulsel akan dimulai pada 12 Februari pekan depan, sampai 22 Februari,” kata Basti, Senin (5/2) kemarin.

Sementara untuk lima tahapan lainnya, berturut-turut yakni penelitian administrasi, Computer Assisted Test (CAT), tes psikologi, tes kesehatan, serta wawancara mengenai penyelenggaraan pemilihan umum akan berlangsung sampai April mendatang.

“Total, ada enam tahapan yang akan berlangsung sampai April mendatang,” ujarnya.

Anggota timsel, Titi Anggraeni, menambahkan, untuk syarat, tidak ada yang jauh berbeda jika dibandingkan periode-periode sebelumnya. Meskipun, tetap ada persyaratan tambahan. Salah satunya soal umur.

“Tahun sebelumnya minimal itu 30 tahun, tapi sekarang aturannya 35 tahun. Selain itu, tidak boleh ada yang mendaftar setelah menjabat dua periode di level sama. Tapi kalau kabupaten/kota mau naik kelas bisa,” jelas Titi.

Penambahan syarat lainnya adalah, tidak dibolehkan pendaftar terikat hubungan suami istri dengan penyelenggara. Termasuk dengan Bawaslu.

Selain itu, ada juga yang berbeda dalam periode ini. Yakni penambahan dua komisioner, dari sebelumnya lima menjadi tujuh. “Apa nama divisinya, nanti ditentukan oleh pusat,” imbuhnya.

Sebelumnya, salah satu anggota timsel KPU Sulsel, Bachtiar Maddatuang, memastikan dirinya netral dalam menyelesaikan seleksi komisioner KPU Sulsel periode 2018-2023.

“Pasti saya netral. Kami akan bekerja dengan baik dan akan menghasilkan komisioner KPU Sulsel terbaik demi kepentingan demokrasi yang baik,” janjinya.

Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017, tugas Timsel adalah merekomendasikan 14 calon komisioner KPU Sulsel ke KPU pusat. Nanti KPU pusat yang akan memilih tujuh komisioner KPU provinsi yang baru.

“Untuk menjaring 14 nama calon komisioner KPU periode 2018- 2023, rencananya tes akan dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai tes tertulis, psikotes, dan wawancara. Setelah itu, dikirim ke KPU pusat,” terangnya.

Terpisah, Pakar Politik Unismuh Makassar, Andi Luhur Priyanto, menilai, jika dilihat komposisi dan latar belakang personil timsel, dirinya meyakini cukup menjanjikan kerja yang berintegritas. Netralitas dan independensi menjadi nilai utama bagi kerja-kerja timsel.

“Jangan mau diintervensi, bekerjalah dengan riang gembira,” saran akademisi Unismuh ini.

Ia mengimbau, penting juga diperhatikan agar timsel tidak selalu tampil berwacana dan berpolemik di panggung media. Cukup bekerja secara kolektif kolegial, dan bekerja berdasarkan regulasi yang ada.

“Tentulah selalu saja ada upaya untuk mengintervensi atau menitipkan kepentingan orang-orang tertentu. Tetapi dengan benteng integritas yang kokoh, maka upaya seperti itu akan sia-sia,” kata Luhur.

Sementara, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Syarifudin Jurdi, mengatakan, potensi adanya calon komisioner titipan atau yang dikaitkan dengan kandidat tertentu (atau penguasa) sangat terbuka. Sehingga, timsel harus menghindari hal tersebut.

“Mengingat, pendaftaran calon anggota KPU terbuka luas, termasuk mereka yang pernah menjadi pengurus parpol, tapi sudah mundur dalam lima tahun terakhir,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tim seleksi anggota KPU terdiri dari mereka yang memiliki latar belakang yang beragam. Ada Titi Anggraeni dari Perludem Jakarta bisa menjadi kekuatan timsel, akademisi, dan ada aktivis. Perpaduan ini diharapkan dapat menjaga independensi dan menghasilkan komisioner yang steril dari pengaruh kekuatan politik atau calon tertentu.

“Apabila timsel gagal melakukan seleksi terhadap komisioner KPU, tentu akan sangat berpengaruh bagi proses Pilkada, Pileg dan Pilpres,” pungkasnya.

Sedangkan, Pakar Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono, berpendapat, timsel KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu harus netral menjalankan tugasnya. Hal ini dimulai sejak pemilihan timsel, hingga nanti selesai prosesnya.

“Saya kira penting untuk memperhatikan regulasi yang telah ada, yaitu UU tentang penyelenggara dan pengawas pemilu, UU Pilkada serentak, dan regulasi-regulasi internal seperti PKPU dan lainnya,” singkatnya.

Diketahui, lima timsel yang bertugas melakukan seleksi komisioner KPU Sulsel, yakni Titi Anggraini SH MH, Nur Fadhillah Mappaselleng SH MH PhD, Dr Andi Sukri Syamsuri SPd, MHum, Bachtiar Maddatuang MSi, dan Basti Tetteng SPsi MSi. (*)


div>