SABTU , 17 NOVEMBER 2018

KPU Larang Pasang APK di 18 Ruas Jalan

Reporter:

Fahrullah-Armansyah

Editor:

Iskanto

Rabu , 10 Oktober 2018 08:40
KPU Larang Pasang APK di 18 Ruas Jalan

ilustrasi APK (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah dimulai sejak 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 mendatang. Partai politik dan calon legislatif (Caleg) diminta untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di sembarang tempat.

KPU Makassar sendiri telah menerima surat dari Pemerintah Kota Makassar terkait pemasangan APK. Dalam suarat edaran Pemkot Makassar, ada 18 titik yang dilarang untuk memasang APK.

Mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pengibur, Jalan Haji Bau, Jalan Sombaopu, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujungpandang, Jalan Riburanne, Jalan Nusantara.

Selanjutnya, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Bawakaraeng, Jalan Ratulangi, Jalan Sultan Alauddin, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Bandang, Jalan Veteran, Jalan A Pettarani dan Perintis Kemerdekaan.

Bukan saja sepanjang ruas jalan protokol tapi Pemkot Makassar juga melarang memasang APK dibeberapa tempat, seperti tempat ibadah maupun halamannya, rumah sakit (pelayanan kesehatan), gedung fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan bebas hambatan (Tol) sarana dan sarana publik maupun pepohohanan.

“KPU sudah mengeluarkan SK 18 ruas jalan yang dilarang. Dan kami sudah teruskan ke parpol,” ujar Komisioner KPU Makassar, Syarifuddin.

Untuk pengawasannya, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar. “Kalau sanksinya itu Bawaslu,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari menegaskan jika pihaknya sudah mulai mengawasi atribut-atribut kampanye. Khususnya untuk kawasan yang dilarang. “Kita hanya melakukan pengawasan, kalau penertibannya itu Satpol PP,” katanya.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan pihaknya akan tegas pada pemasangan APK baik Presiden maupun para Caleg. “Kita akan tegas soal itu, kita akan terus berkoordinasi dengam KPU,” sujar Danny, Selasa (9/10).

Kata Danny, tindak tegas dalam penertiban APK Caleg pun berlaku bagi keluarganya yang hendak maju sebagai wakil rakyat. “Istri dan anakku juga saya larang pasang APK sampai ada aturan yang jelas,” ungkapnya.

Sementara Camat Makassar, Alamsyah mengatakan, Pemkot Makassar sudah mulai membahas pengawasan penataan APK. Pengawasan APK tersebut meliputi unsur tripika kota dan kecamatan.

“Kita sudah rapat koordinasi pemilu dengan Tripika terkait dengan Implementasi Perwali nomor 15 tahun 2013 tentang penataan APK supaya bisa tertib dan kota kita bisa cantik,” ujar Alamsyah.

Alamsyah mengaku, rapat koordinasi juga membahas regulasi dari KPU jelang tahapan kampanye dan pengawasan dari Panwaslu di kecamatan agar suasana di setiap kecamatan termasuk Kecamatan Makassar bisa berjalan aman, damai dan sejuk.

“Kita komitmen dalam hal ini unsur tripika bersinergi menciptakan Pemilu yang aman agar Makassar terkhusus di Kecamatan Makassar tidak ada perpecahan atau semacamanya,” ucapnya.

“Alhamdulillah, harapan kami secara keseluruhan, seluruh stakeholder dapat menjalankan tupoksi masing-masing sesuai dengan pedoman penyelenggaraan,” tambahnya.

Alamsyah menyebutkan, Pemkot Makassar bersama penyelenggara yakni KPU Makassar dan Panwaslu Makassar akan mengawasi beberapa jalan. Khusus di Kecamatan Makassar, ada tiga titik pelarangan APK yakni di Jalan Veteran, Jalan Bawakaraeng dan Jalan Urip Sumihardjo.

“Ada aturan main di Pileg maupun Pilpres bahkan titiknya sudah ada. Kecamatan Makassar ada tiga lokasi yang tidak bisa dipasangi APK yaitu di Jalan Veteran, Bawakaraeng dan Urip. Ini tidak boleh gambar apapun dan harus steril dari APK,” ungkapnya.

Sementara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar akan bertindak tegas menurunkan reklame dan Baliho para caleg jika tidak sesuai arahan dari KPU.

Kepala Bidang I Pajak dan Retribusi Bapenda Makassar, Ibrahim Akkas mengatakan, pihaknya tentu akan bertindak tegas akan menurunkan reklame atau baliho yang tidak sesuai arahan KPU tanpa melihat siap pemilik dari baliho tersebut.

“Yang jelas terkait pilkada, pileg atau pilpres. Itukan ada aturan-aturannya. Kemarin kayak Pilkada ada aturan batasannya, kami akan mendukung penuh KPU,” jelas Ibrahim.

Kata Ibrahim, reklame dan baliho dalam hal politik itu, bapenda tidak menarik retribusi. Pasalnya dalam regulasi, ada beberapa hal yang tidak diambil retribusi seperti program pemerintah, sosial termasuk politik.

“Kita sisa menunggu regulasi KPU terkait batasan, titik pemasangan dan jumlah tiap caleg yang memasang reklame atau baliho. Itukan semua akan ada aturannya,” ujarnya.
“Yang jelas kalau mereka (para caleg) melanggar kita pasti tertibkan (baliho dan reklamenya),” tambahnya. (*)


div>